Angin Segar untuk Masyarakat Indonesia, Pemerintah Sepakati Tambahan Anggaran Subsidi, BBM dan Listrik Tak Naik?

Pemerintah memberikan usulan lewat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati perihal perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Usulan ini diutarakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat rapat dengan pemerintah, Kamis (19/5).

Perubahan tersebut terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya merupakan USD 63 per barel menjadi USD 100 per barel.

Kemudian, pendapatan negara berubah dari Rp 1.846,1 triliun menjadi Rp 2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.

Pada komponen belanja dengan tambahan terbesar adalah subsidi BBM dan LPG Rp 71,8 triliun dan Listrik Rp 3,1 triliun. Meski begitu, kompensasi yang harus dibayarkan adalah Rp 216,1 triliun. Lalu total subsidi dan kompensasi adalah Rp 443,6 triliun. Kemudian dipastikan harga BBM, LPG dan listrik tidak naik.

"Dampak tingginya harga komoditas energi tidak dibebankan sepenuh kepada harga domestik," ujar Said.

Selanjutnya, pemerintah dan DPR juga menyepakati tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 18,6 triliun. Sehingga nantinya ada tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 47,2 triliun. Meski pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 12 triliun.

Alhasil, defisit APBN 2022 akhirnya disepakati pada level 4,50% PDB atau Rp 868 triliun, lebih rendah dari yang sebelumnya 4,8% PDB atau Rp 840,2 triliun.

Beberapa anggota dewan memberikan catatan kepada pemerintah. Catatannya berupa tambahan anggaran pendidikan, penggunaan belanja yang tepat guna, dan penempatan dana di HIMBARA oleh pemerintah untuk mendukung kemampuan PLN dan Pertamina.