![Anggota Pansus Haji Pertanyakan Komisi VIII terkait Simpulan Raker Kuota Haji Indonesia 241.000](https://koran-jakarta.com/images/article/anggota-pansus-haji-pertanyakan-komisi-viii-terkait-simpulan-raker-kuota-haji-indonesia-241-000-240822121312.jpeg)
Anggota Pansus Haji Pertanyakan Komisi VIII terkait Simpulan Raker Kuota Haji Indonesia 241.000
![Anggota Pansus Haji Pertanyakan Komisi VIII terkait Simpulan Raker Kuota Haji Indonesia 241.000](https://koran-jakarta.com/images/article/anggota-pansus-haji-pertanyakan-komisi-viii-terkait-simpulan-raker-kuota-haji-indonesia-241-000-240822121312.jpeg)
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR, Saleh Partaonan Daulay.
JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR, Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan Komisi VIII yang menyetujui penetapan jumlah jemaah haji tahun 2024 sebanyak 241 ribu, padahal belum ada keterangan secara tertulis dari Arab Saudi menyangkut tambahan kuota sebanyak 20 ribu.
Saleh mempertanyakan mengapa Komisi VIII DPR menyetujui jumlah tersebut sebelum ada pernyataan resmi secara tertulis soal penambahan kuota dimaksud.
"Jangan juga menyalahkan Kementerian Agama, salahkan juga Komisi VIII DPR yang menyetujui sebelum ada penambahan kuota secara tertulis dari Arab Saudi. Artinya kita harus fair juga, biar berimbang gitu," ujar Saleh, dalam Rapat Pansus Haji DPR yang dipimpin Ketua Pansus, Nusron Wahid, didampingi Wakil Ketua Pansus Diah Pitaloka dan Wakil Ketua Marwan Dasopang, di ruang Badan Anggaran (Banggar), Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8).
Karena itu, menurut Saleh, Pansus Haji DPR tidak bisa serta merta menyalahkan Kementerian Agama terkait polemik penambahan kuota haji tersebut.
"Sekali lagi saya pertanyakan, kenapa DPR, dalam hal ini Komisi VIII waktu itu menyetujui jumlah kuota 241.000. Harusnya Komisi VIII menyetujui yang 221.000, bukan 241 ribu. Karena waktu ketok palu persetujuan jumlah kuota haji, belum resmi ada tambahan 20 ribu," ujarnya menambahkan.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Lili Lestari
Komentar
()Muat lainnya