Anggota KPU-Bawaslu Diingatkan Jaga Integritas

JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang kemarin dilantik, diingatkan untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Pengingatan ini disampaikan

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, di Jakarta, Selasa (12/4).

"Para anggota KPU dan Bawaslu baru harus memiliki integritas," tandasnya. Dia mengingatkan, kasus anggota KPU periode 2017-2022, Wawan Setiawan, yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK harus menjadi pelajaran dan perhatian. Anggota KPU dan Bawaslu agar menjaga serta meningkatkan integritas.

Menurutnya, nilai integritas anggota KPU dan Bawaslu perlu ditingkatkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu 2024 mendatang. Neni mengatakan, jika ada penyelenggara terjerat kasus korupsi ataupun melanggar kode etik, kepercayaan rakyat akan hilang terhadap proses dan hasil Pemilu 2024. Rakyat akan menilai pemilu, tidak jujur dan adil.

"Kalau tingkat kepercayaan tergerus, maka hasil kerja penyelenggara pemilu akan sulit untuk dipercaya masyarakat," tandas Neni. Di samping itu, Neni juga mengingatkan, anggota KPU dan Bawaslu untuk memenuhi seluruh komitmen serta visi misi yang telah mereka kemukakan dalam proses seleksi.

Dia menagih visi, misi, serta janji anggota KPU-Bawaslu terpilih. Itu harus segera direalisasikan. Jangan hanya menjadi wacana seperti membangun komunikasi publik dengan pemerintah, antarpenyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan para pemilih. Komunikasi publik yang baik harus berjalan dua arah.

Selanjutnya, Neni mendorong anggota KPU segera menetapkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan Pemilu 2024 guna mengakhiri kemunculan isu penundaan pemilu. Ia menambahkan, anggota KPU dan Bawaslu tetap mematuhi batasan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada saat melakukan rekayasa elektronik ataupun inovasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka juga diharapkan mempersiapkan manajemen krisis terkait dengan persoalan-persoalan pemilu seperti adanya tahapan yang beririsan antara pemilu dan pilkada serentak.

Target

Sementara itu, usai dilantik, anggota KPU Hasyim Asy'ari, menargetkan penyelesaian Peraturan KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai agenda awal kerja. "Semoga dalam waktu dekat kami dapat menetapkan Peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan jadwal," tandas Hasyim.

Kemarin Presiden Joko Widodo melantik Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz sebagai anggota KPU periode 2022-2027. Pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan tanggal 27 November 2024. Tahan pemilu akan mulai 14 Juni 2022. "Kami tinggal menghitung hari menuju tahapan Pemilu 2024," ungkap Hasyim.

Disebutkan pula bahwa KPU akan konsolidasi internal untuk mempelajari kerja KPU lama. Selain itu, juga diskusi mendalam untuk mempersiapkan bahan rapat dengar pendapat dengan DPR, pemerintah, dan Bawaslu hari ini. Kemarin Presiden Jokowi juga melantik lima anggota Bawaslu periode 2022-2027. Mereka adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Hrwyn Jefler Hielsa Malonda.

Presiden minta KPU dan Bawaslu langsung bekerja, tancap gas untuk mempersiapkan pemilu.