Anggota G20 Perkuat Pemahaman Arus Data Lintas Negara

JAKARTA - Negara anggota G20 memperkuat pemahaman Arus Data Lintas Negara atauCross-Border Data Flow (CBDF). Hal tersebut untuk menjawab meningkatnyarisiko dan permasalahan terkait arus data dari aspek teknis, praktis dan konseptual.

"Dengan pertumbuhan internet yang terus meningkat kita semua disini memiliki kepentingan untuk tata kelolanya dan yang utama dalam implementasinya dari pertukaran data antar pemerintah," ujarSekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sekaligus ChairDigital Economy Working Group Meeting (DEWG),Mira Tayyiba, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (28/7).

Dia menekankan,internet bukan hanya milik sebagian pemegang kepentingan namun untuk semua orang. Dia mendorongseluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi Data Free Flow with Trust dan Cross-Border Data Flow.

"Kita bisa saling belajar bagaimana melangkah maju dengan tata kelola data DFFT dan CBDF," ujarnya.

Lebih lanjut, Mira menuturkan, pihaknyamenggelar lokakarya identifikasi langkah-langkah penyeimbangan kepentingan bagi multistakeholder pada arus data lintas batas. Tujuamnyauntuk memfasilitasi diskusi di antara para pemangku kepentingan dalam memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data untuk kepentingan semua orang.

Dia menambahkan, lokakarya tersebut terdiri atas dua sesi yang mendiskusikan secara mendalam terkait dengan arus data lintas negara. Dialog multi stakeholder ini tidak hanya dihadiri pihak pemerintah tetapi juga melibatkan industri, organisasi internasional, akademisi, dan juga organisasi non pemerintah.

"Hasil dari Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholder pada Arus Data Lintas Batas pada hari ini ditujukan untuk memperkuat kesepakatan pembahasan untuk menuju Ministerial Declaration atau deklarasi menteri-menteri ekonomi digital G20 di bulan September 2022 mendatang," tandasnya.

Sementara itu,Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan interkonektivitas telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memaksimalkan potensi teknologi baru seperti Big Data Analytic, Internet of Things (IoT), Blockchain, dan Artificial Intelligent Technology. Menurutnya, setiapnegara telah mengembangkan tata kelola perlindungan data pribadi mereka berdasarkan sistem hukum dan budaya masing-masing.

"Kepercayaan tampaknya menjadi elemen yang perlu digunakan untuk mengatasi kekurangan kerangka hukum yang selaras untuk perlindungan data pribadi," katanya.

Pemulihan Global

Di Kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudimengatakan Science20 (S20), salah satu kelompok keterlibatan di G20, diharapkan dapat merekomendasikan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

????"Saya sangat mengapresiasi kelompok keterlibatan S20 yang hadir yang mampu memberikan berbagai rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung proses pemulihan global," kata Edi Prio Pambudi dalam S20 Pre-Summit Meeting hari kedua yang diikuti secara virtual di Jakarta, Kamis.

Edi yang juga Co-Sherpa dalam G20 mengatakan salah satu masalah utama global saat ini berkaitan dengan kesehatan, sehingga berbagai langkah strategis perlu dilakukan untuk dapat bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.