Anggota DPRD Kota Bekasi Harapkan Peningkatan Layanan Pendidikan

JAKARTA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Latu Har Hary mengharapkan peningkatan layanan pendidikan di Kota Bekasi dapat terus ditingkatkan. Untuk jangka pendek, dia meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berakhir pada tahun 2023.

"Saya harap di sisa tahun 2023 pelayanan pendidikan di Kota Bekasi dapat ditingkatkan lagi," ujar Latu, kepada Koran Jakarta, Minggu (27/11).

Dia menekankan, layanan pendidikan harus optimal tidak hanya bagi masyarakat mampu, tapi juga masyarakat tidak mampu di Kota Bekasi. Sudah sepantasnya semua pihak dapat merasakan kualitas pendidikan yang bagus di Kota Bekasi.

"Pemerintah pusat, provinsi, dan kota wajib memenuhi layanan masyarakat dengan subsidi dan layanan optimal," jelasnya.

Latu mengingatkan, bagi para calon kepala daerah yang tidak memiliki ide dan gagasan terkait persoalan dunia pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi lebih baik mundur. Menurutnya, masalah infrastruktur dan lain sebagainya adalah masalah yang kesekian.

"Jadi kalau nanti pada 2024 calon kepala daerah tidak punya solusi untuk membenahi permasalahan pendidikan dan kesehatan ia menyarankan untuk mundur saja. Percuma tidak ada solusi cuma jadi etalase doang, terpilih iya tapi permasalahan Kota Bekasi akan selalu sama berulang dan berulang," terangnya.

Dia meminta kepada masyarakat agar mencari pemimpin yang mempunyai potensi, punya ide dan gagasan cemerlang supaya permasalahan pendidikan dan kesehatan ini bisa selesai di Kota Bekasi. Dengan begitu di tahun 2025 tidak ada lagi masalah ketimpangan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang menjadi teriakan masyarakat.

Pihaknya juga mengatakan bahwa sudah 20 persen anggaran APBD digelontorkan untuk pendidikan. Harapannya agar mutu dan kualitas pendidikan di kota Bekasi menjadi lebih baik.

"Kita sudah lebih dari 20 persen. Anggaran APBD diketok 5,8 triliun dan alokasi untuk Dinas Pendidikan lebih dari 1,7 triliun, itu bukan angka main-main," tegasnya.

Kawal Pelecehan

Latu mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah mengawal kasus pelecehan seksual kepada siswa di satuan pendidikan. Beberapa di antaranya yaitu kasus di SMPN 6 Pondok Gede dan di SDN Jatirasa 3.

Dia mengatakan, kasus-kasus tersebut berdampak luar biasa bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, khususnya di Kota Bekasi. Pihaknya sudah beraudiensi dengan berbagai pihak seperti Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Perempuan dan Anak, serta pihak kepolisian untuk mengusut kasut dan mencegah agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Kita menuntut agar permasalahan tersebut selesai. Kami meminta Dinas Pendidikan untuk bisa melakukan tindakan yang diperlukan agar bisa menyelesaikan dan membersihkan institusi pendidikan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan kita kembali pulih," terangnya.

Latu memastikan secara sistem pasti akan dilakukan pembenahan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dalam hal perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) guru harus adanya seleksi yang ketat, detail dan lebih baik lagi.

"Karena Kota Bekasi saat ini begitu banyak kekurangan guru karena banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiunnya," katanya.

Dia menerangkan, pihaknya juga sudah merekomendasikan agar ada tes psikologi dalam rekrutmen. Hal ini untuk mendeteksi perilaku atau sifat dari guru yang bisa berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

"Terlebih dengan adanya runtutan kejadian serupa di kota Bekasi dengan berbagai hal kondisi penyelenggaraan pendidikannya, tentu seleksi penerimaannya harus lebih matang," ucapnya.

Polemik PPDB

Latu menambahkan, pihaknya juga terus mengawal isu strategis di lingkungan pendidikan seperti program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, PPDB di Kota Bekasi masih menjadi polemik sebab ketersediaan sekolah tidak sebanding dengan lulusannya.

Adapun Pemerintah Kota hanya menanggungjawabi lingkup SD sampai SMP saja. Sedangkan, untuk SMA menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

"Lulusan SD ke SMP itu banyak masyarakat yang tidak tertampung padahal butuh," terangnya.

Dia mengungkapkan, PPDB kerap menjadi polemik sebab mekanisme zonasi kerap membatasi akses siswa untuk masuk ke sekolah negeri terkait. Hal ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat mampu sebab bisa mengakses sekolah swasta, tapi sebaliknya bagi masyarakat tidak mampu justru sangat berharap bisa mengakses sekolah negeri.

"Kemarin jarak terjauh itu 500 meter dari titik sekolah. Bagi masyarakat Kota Bekasi yang jauh itu bagaimana? Akhirnya mereka tidak tertampung untuk bisa menerima fasilitas sekolah negeri, mau ke swasta mereka tidak mampu," katanya.

Dia menambahkan, ketersediaan sekolah negeri di tiap kelurahan belum mencapai jumlah ideal. Untuk itu dia meminta agar sampai 2023 Pemerintah Kota Bekasi mampu menyelesaikannya sesuai standar pelayanan minimum yang ada.

"Di tahun 2023 kita ada waktu setahun untuk menyelesaikan PR dan masalah pendidikan di Kota Bekasi. Salah satunya ketersediaan sekolah-sekolah negeri di tiap kelurahan yang belum mencapai jumlah ideal," ucapnya.

Peran Pemuda

Lebih lanjut, Latu sebagai salah seorang Anggota DPRD Kota Bekasi termuda, berharap pemuda di Kota Bekasi dapat menjadi tulang punggung pembangunan. Menurutnya, pemuda memiliki terobosan dan kreativitas yang bermanfaat bagi Kota Bekasi.

Dia menantikan karya-karya nyata dari para pemuda Kota Bekasi. Menurutnya, para pemuda dapat memanfaatkan peluang yang ada atau membuat peluang baru yang dardampak pada masa depan Kota Bekasi.

"Anak muda kelak jadi penerus pembangunan Kota Bekasi untuk kita nantikan karya nyatanya," terangnya.

Dia mengingatkan, saat ini adalah era kolaborasi. Menurutnya, keberagaman kreativitas pemuda harus disinergikan untuk mengatasi berbagai persoalan di Kota Bekasi.

"Kolaborasi dan sinergi harus ditingkatkan terutama dengan stakeholder terkait. Jangan mager, harus kreatif, inisiatif, dan kolaboratif," tandasnya.(IKN/TSR)