Anggota BPK Harus Berintegritas

Kedua, Komisi XI harus mengulang proses seleksi calon anggota BPK dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satunya dengan membentuk Pansel. "Ketiga, keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan publik harus dibuka seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi," ujarnya.

Komisi antirasuah, kata Gurnadi, dapat mengawasi proses seleksi. Sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic. Publik juga harus diberi ruang agar dapat memberikan masukan mengenai latar belakang pendaftar. Dengan begitu ada instrumen untuk mencegah orang-orang bermasalah menjadi anggota BPK.

ags/AR-3