Anggaran Tiga Prioritas Banyak Tak Rasional

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuat anggaran penanganan banjir 2023 yang rasional. Sebab Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 untuk penanganan banjir belum memadai. "Perlu anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan yang rasional agar lebih efektif," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Jakarta, Selasa (1/11).
Prasetyo mencontohkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak rasional mengusulkan anggaran penanganan banjir Jakarta Selatan sebesar 193 miliar. "Padahal pekerjaannya banyak sekali," tutur Ketua DPRD DKI itu. DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi sebagai tiga program diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD 2023.
KUA-PPAS APBD 2023 merinci untuk anggaran penanggulangan banjir sebesar 1,29 triliun. Ini terdiri dari Jakarta Pusat 219 miliar, Jakarta Utara 247 miliar, Jakarta Barat 236 miliar, Jakarta Selatan 193 miliar, Jakarta Timur 296 miliar, dan Kepulauan Seribu 105 miliar.
Untuk penanganan kemacetan sebesar 625 miliar. Ini terdiri dari Jakarta Pusat 111 miliar, Jakarta Utara 130 miliar, Jakarta Barat 122 miliar, Jakarta Selatan 113 miliar, dan Jakarta Timur 149 miliar. Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi 2023 sebesar 120 miliar. Pembagiannya, Jakarta Pusat 21 miliar, Jakarta Utara 17 miliar, Jakarta Barat 20 miliar, Jakarta Selatan 19 miliar, Jakarta Timur 24 miliar, dan Kepulauan Seribu 19 miliar.
Wakil Ketua Banggar, Khoirudin, menilai anggaran belum mampu untuk mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas tahun depan. Nomenklatur juga masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Para wali kota jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen.
Anggota Banggar, Matnoor Tindoan, juga menilai anggaran 1,29 triliun sangat tidak masuk akal untuk mencegah, apalagi mengatasi banjir yang menjadi langganan sejumlah warga Ibu Kota.
Bahkan Matnoor menyoroti masih lemahnya pengawasan pemkot di wilayah tersebut sehingga tidak ada mitigasi. "Saya tidak melihat pemerintah DKI konsisten penanggulangan banjir karena pencegahannya sangat lemah.

Resesi Ekonomi
Anggota Banggar lain, Yusriah Dzinnun, juga mempertanyakan kematangan perencanaan Pemprov dalam menganggarkan untuk antisipasi dampak resesi ekonomi. Sebab menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Utara yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi yakni 7,24 persen, justru mendapat porsi anggaran paling kecil.
"Saya mempertanyakan bagaimana sebetulnya keberpihakan teman-teman Jakarta Utara terhadap angka UMKM dan dalam rangka penanggulangan krisis ekonomi," ucapnya. Dalam rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati memaparkan sejumlah program prioritas untuk menuntaskan tiga masalah besar yang jadi momok Jakarta.
Pertama menuntaskan antisipasi resesi ekonomi, Pemprov akan menjaga kestabilan pangan dengan meningkatkan market share dengan harapan harga bisa dikendalikan. Tahun 2023 kita juga mengusulkan anggaran untuk subsidi pangan sebesar 984 miliar. Nantinya tentu ini bisa juga menjaga inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan, ada pembelian produk strategis di Darma Jaya.
Selain itu, untuk menghadapi resesi, Pemprov juga akan mengadakan program pengembangan UMKM dengan mengajarkan berbagai pelatihan keterampilan di lima kota dan kabupaten.
"Mulai dari pendaftaran, pendampingan permasalahan dan lain-lain sampai terakhir kita juga mendampingi dalam konteks permodalan," tuturnya.