Anggaran Pilkada Serentak Mesti segera Direalisasikan

Kemudian, menurut Bamsoet, pemerintah juga perlu memetakan daerah-daerah yang masih kesulitan dalam realisasi anggaran Pilkada 2020. "Khususnya daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, agar dapat menjamin kualitas proses tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati," ucapnya.

Jika pelaksanaan Pilkada yang disepakati pada 9 Desember 2020 ini persiapannya masih kurang atau belum maksimal maka Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dapat mempertimbangkan kembali agar pelaksanaannya dimundurkan.

"Khususnya perihal anggaran yang masih menjadi kendala, dikarenakan pentingnya mengutamakan kualitas Pilkada, juga menjaga kesehatan, keamanan seluruh penyelenggara Pilkada dan juga masyarakat," ujarnya.

Secara terpisah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan tambahan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 sebesar 2,5 miliar rupiah dari Pemda akan fokus membiayai pada kebutuhan dan komponen yang muncul karena dampak pandemi Covid-19.

"Karena pandemi Covid-19, ada dua situasi yang harus dilaksanakan dalam Pilkada. Pertama, dari sisi penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Kedua, dari penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan," kata Ketua KPU Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho.
Halaman Selanjutnya....