Anggaran Pilkada Serentak Mesti segera Direalisasikan

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong agar pemerintah dapat segera merealisasikan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 secara optimal. Hal ini disampaikan karena hingga 10 Juli 2020 terdapat lebih dari 100 pemerintah daerah (Pemda) dengan realisasi anggaran Pilkada masih di bawah 50 persen dari anggaran yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"Segera membelanjakan dana hibah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan Pilkada dan juga meningkatkan perhatian kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran Pilkada 2020 sesuai yang tercantum dalam NPHD," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (13/7).

Selain anggaran yang sudah tercantum di NPHD, tambah Bambang, anggaran tambahan Pilkada sebesar 5,6 triliun rupiah untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) sebagai salah satu syarat untuk memenuhi protokol Covid-19 didorong juga dapat segera dicairkan.

Segera Disalurkan

Menurut Bamsoet, begitu biasa Bambang Soesatyo disapa, anggaran tambahan segera dicairkan dan disalurkan secara maksimal dan optimal di setiap daerah. Ini harus dilakukan guna memenuhi persiapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dapat berjalan secara baik dan matang.

Kemudian, menurut Bamsoet, pemerintah juga perlu memetakan daerah-daerah yang masih kesulitan dalam realisasi anggaran Pilkada 2020. "Khususnya daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, agar dapat menjamin kualitas proses tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati," ucapnya.

Jika pelaksanaan Pilkada yang disepakati pada 9 Desember 2020 ini persiapannya masih kurang atau belum maksimal maka Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dapat mempertimbangkan kembali agar pelaksanaannya dimundurkan.

"Khususnya perihal anggaran yang masih menjadi kendala, dikarenakan pentingnya mengutamakan kualitas Pilkada, juga menjaga kesehatan, keamanan seluruh penyelenggara Pilkada dan juga masyarakat," ujarnya.

Secara terpisah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan tambahan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 sebesar 2,5 miliar rupiah dari Pemda akan fokus membiayai pada kebutuhan dan komponen yang muncul karena dampak pandemi Covid-19.

"Karena pandemi Covid-19, ada dua situasi yang harus dilaksanakan dalam Pilkada. Pertama, dari sisi penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Kedua, dari penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan," kata Ketua KPU Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho.

Menurut Didik, dua hal itu membawa konsekuensi penambahan anggaran. Anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah itu, untuk pembiayaan komponen-komponen terkait dengan penambahan TPS dan penerapan protokol kesehatan.

KPU Kabupaten Bantul, tambah Didik, mendapatkan tambahan hibah anggaran dari Pemda sebesar 2,5 miliar rupiah. Dengan demikian, total anggaran untuk Pilkada sebesar 24 miliar rupiah. Dalam penggunaan anggaran hibah daerah itu, pihaknya melakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas terhadap kebutuhan atau komponen apa saja yang mendesak. n ola/Ant/N-3