Anggaran Pendidikan Belum Efektif

JAKARTA - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen pada sektor pendidikan yang telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun dinilai belum maksimal dan efektif untuk dapat mengangkat kinerja dari sektor pendidikan.

"Anggaran APBN untuk pendidikan sebesar 492,5 triliun rupiah itu belum mampu mengangkat Indonesia berada pada deretan atas yang diisi oleh negara-negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang baik," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pada saat acara seminar nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Bambang, hal tersebut terjadi karena selama ini pemerintah masih menjadikan belanja pendidikan berdasarkan kuantitas sebagai prioritas, sedangkan untuk kualitasnya masih belum diperhatikan.

"Negara kita belum mampu untuk mengarahkan belanja pendidikan yang tidak hanya berdasarkan kuantitas angka partisipasi kasar karena sebenarnya sudah harus mengarah ke kualitas," ujarnya.

Menurut Bambang, jika ingin mendapat hasil yang baik maka orientasi belanja harus seimbang antara kuantitas dan kualitas. "Kita masih transisi dan belum arah ke kualitas. Sebenarnya kalau angka partisipasi kasar sudah dirasa cukup baik, sudah saatnya belanja pendidikan diarahkan kepada kualitas," ujarnya.

Belanja pendidikan yang mengarah pada kualitas, kata dia, antara lain seperti perbaikan kurikulum, proses belajar, kualitas guru, dan berbagai hal lainnya yang bisa berdampak langsung pada peningkatan sumber daya manusia khususnya untuk para siswa.

"Jadi intinya, arahannya agar belanjanya tidak hanya terpaku kepada sarana fisik, namun juga sarana nonfisik terutama yang bisa secara langsung meningkatkan kualitas dari siswanya," katanya.

Selain itu, salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada perbaikan kualitas pendidikan adalah setiap daerah harus memenuhi 20 persen anggaran APBD sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial yang kontras dalam dunia pendidikan. "Intinya pertama memenuhi 20 persen di level semua daerah, provinsi, kabupaten, dan kota," katanya.

Ia menambahkan, hal tersebut juga berlaku untuk program pemerintah terkait pembangunan SDM melalui vokasi atau pendidikan keterampilan yang berfokus pada keahlian teknis dan bertujuan untuk memperkaya kompetensi angkatan kerja.

"Belanja pendidikan ke depan untuk vokasi ditingkatkan, tapi jangan sekadar menambah gedung atau peralatan, melainkan juga menyentuh kurikulum jadi bisa mengurangi miss match antara pendidikan dan dunia kerja," katanya.

Peringkat Rendah

Sementara itu, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo, mengatakan sepanjang 2013 sampai 2017 belanja pada bidang jasa pendidikan memiliki elastisitas sebesar 0,39 persen, atau tertinggi keempat setelah konstruksi, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan.

Namun, hal tersebut belum mampu mendongkrak sektor pendidikan. Ini terbukti dengan peringkat pendidikan Indonesia yang dihitung dari The Programme for International Student Assessment (PISA) hanya berada di level 63 dari 71 negara pada 2015.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan akan mengevaluasi anggaran pendidikan. Alasannya, alokasi anggaran yang "jumbo", namun belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sementara dalam rapat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, justru meminta adanya penambahan anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2020.

Kemendikbud menyampaikan penambahan anggaran sebesar 12,22 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2020. Adapun pagu indikatif rencana APBN tahun anggaran (RAPBN TA) 2020 sebesar 34,534 triliun rupiah. ruf/Ant/E-3