Anggaran Penanggulangan Banjir di Jabodetabekpunjur Turun Jadi Rp35 Triliun

Sejumlah menteri terkait hadir dan ikut dalam rapat, antara lain Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Rapat virtual itu juga diikuti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten, Wahidin Halim, dan sejumlah kepala daerah tingkat dua di wilayah Jabodetabekpunjur.

Untuk mengupas dokumen komitmen bersama penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur itu lebih lanjut, Koran Jakarta, mewawancarai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Plt Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa dijelaskan tentang rapat penandatanganan dokumen komitmen bersama penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur, apa saja yang dibahas?

Itu adalah rapat koordinasi khusus penanganan banjir dan longsor di Jabodetabekpunjur tahun 2020-2024. Rapat itu sebagai bagian dari tindak lanjut Surat Edaran Mendagri Nomor 360/32/SJ yang terbit pada tanggal 7 Januari 2020 tentang antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Surat edaran itu ditujukan kepada gubernur dan bupati serta wali kota di seluruh Indonesia.

Tujuannya untuk mengedarkan dokumen resmi komitmen bersama dan rencana aksi yang ditandatangani secara elektronik sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dokumen ini sekaligus menjadi wujud implementasi program kegiatan pusat dan daerah dalam penganggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024. Rapat koordinasi khusus kemarin itu diikuti oleh unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada enam kementerian dan nonkementerian, tiga provinsi, empat kabupaten, dan lima kota, serta instansi terkait yang hadir dalam rapat.

Terkait penanganan banjir di Jabodetabekpunjur, apa saja yang sudah dilakukan Kemendagri?

Pertama, Kemendagri telah melaksanakan beberapa kali pertemuan penanganan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur yang menghasilkan komitmen pertama dan rencana aksi tahun 2020 dan 2024 melalui empat strategi dan tujuh tim yang digambarkan sebanyak 613 kegiatan, baik di kawasan hulu, tengah dan hilir.

Ada dibahas soal anggaran penanganan banjir di kawasan Jabodetabekpunjur?

Ya, pagu indikatif untuk kegiatan penanganan banjir tersebut atau anggaran untuk penanganan banjir di kawasan Jabodetabekpunjur mencapai sekitar 46 triliun.

Di tengah wabah Covid-19 ini apakah ada perubahan soal anggaran. Adakah pengurangan anggaran?

Setelah wabah pandemi Covid-19 muncul pada awal Maret 2020, maka pada bulan Mei 2020, ada pembahasan lanjutan soal ini secara virtual melalui video conference. Hasilnya, ada beberapa penyesuaian, antara lain jumlah rencana aksi kegiatan dari 613 kegiatan menjadi 584 kegiatan. Pagu anggaran juga mengalami perubahan yang awalnya 46 triliun rupiah menjadi 35 triliun rupiah.

Apa poin penting dari rapat koordinasi khusus penanganan banjir di kawasan Jabodetabekpunjur?

Masalah banjir di kawasan Jabodetabekpunjur ini kan terkait satu dengan lainnya. Di awal tahun ada banjir di DKI Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Di daerah hilir dan tengah. Juga ada longsor di daerah hulu. Jadi, ada kaitan daerah hulu yakni daerah tangkapan air dengan daerah hilir, seperti Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Penanganan masalah banjir ini tak bisa dilakukan secara parsial karena yang terjadi di daerah hulu berdampak ke hilir dan sebaliknya. Perlu dilakukan kegiatan kebersamaan. Apa yang dilakukan daerah hilir juga sangat penting karena berpengaruh juga kepada daerah-daerah yang lain.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan bersama untuk menangani itu. Dibutuhkan upaya dan kerja sama antardaerah. Masalah penanganan banjir di Jabodetabekpunjur ini pun jadi perhatian serius Bapak Presiden Jokowi. Di awal tahun lalu, Bapak Presiden sampai melakukan rapat dengan memanggil langsung para kepala daerah dan para menteri terkait. agus supriyatna/P-4