Anggaran Atasi Konflik Besar, Tawuran Jalan Terus

JAKARTA - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi anggaran peningkatan kewaspadaan dan peningkatan kualitas penanganan konflik sosial pada APBD 2021 sangat besar, namun tawuran tetap terjadi dan tidak dapat diungkap penyebabnya. Kritik ini disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Jumat (2/9).

Dia mengatakan dengan serapan anggaran penanganan konflik sosial di Jakarta di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta sebesar 99,09 persen dari besaran anggaran 4,6 miliar, dirasakan masih belum efektif karena tawuran masih marak di Jakarta.

"Persoalan yang berulang dan tidak pernah kunjung ada solusi. Harusnya jauh hari sebelum terjadi sesuatu bisa diprediksi. Kita cari akarnya. Masa Jakarta berpuluh tahun tidak bisa menemukan akar persoalan tawuran," ujar Gembong.

Gembong menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan di Grand Cempaka Resort, Bogor, meski tertulis serapan 99,09 persen, Kesbangpol tidak menyertakan detail realisasi penggunaan anggaran tersebut juga untuk menekan tawuran di Jakarta. Padahal konflik sosial tersebut banyak memakan korban jiwa.

Maka, Gembong berharap Kesbangpol DKI dapat menjalankan fungsi dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. "Sehingga tahun depan kita bisa prediksikan yang dibutuhkan Kepala Badan Kesbangpol, Taufan, untuk mengantisipasi tawuran. Dia harus bisa mendeteksi potensi kerawanan Jakarta," ucapnya.
Halaman Selanjutnya....