ANFREL: Pemilu Myanmar 2020 Cerminkan Keinginan Rakyat

Mereka mengambil alih kekuasaan setelah komisi pemilu membantah tuduhan itu. Militer menyatakan akan mengadakan pemilihan baru dalam waktu dua tahun lagi.

ANFREL, yang mengaku memiliki para pengamat di 13 dari 14 negara bagian dan wilayah Myanmar, menggambarkan tindakan militer untuk merebut kekuasaan tidak dapat dibenarkan.

Kudeta itu menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan karena memicu protes harian, pemogokan dan kehadiran milisi antijunta. Sebuah kelompok HAM mengatakan, pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 796 orang sejak kudeta berlangsung.

Carter Center yang berbasis di Amerika Serikat, yang juga melakukan pengawasan pemilu Myanmar tahun lalu, sebelumnya mengatakan bahwa para pemilih telah secara bebas dapat mengekspresikan keinginan mereka. VoA/I-1