Anak Muda Ingin Krisis Iklim Jadi Topik kampanye 2024

Jakarta - Sejumlah muda-mudi yang tergabung dalam aksi Global Climate Strike (GCS) menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan kedaruratan krisis iklim dalam agenda kampanye Pemilu 2024.

"Kami mengajak seluruh kaum muda untuk bisa bergerak bersama mendorong dihadirkannya keadilan iklim yang sebenarnya di Indonesia," kata Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM Universitas Indonesia Taffi Hensan Kurniawan di Jakarta, Jumat (3/3).

Aksi Global Climate Strike itu didukung lebih dari 69 komunitas muda yang berasal dari berbagai kota di Indonesia.

Mereka memandang krisis iklim bukan hanya gimik untuk menyenangkan anak muda, melainkan isu yang harus ada dalam setiap pembicaraan para politikus.



Isu krisis iklim tidak bisa dikotak-kotakan karena krisis iklim menyentuh seluruh sendi kehidupan, sebab anak muda menjadi saksi dan sekaligus penentu siapa politikus yang akan berpihak kepada masa depan mereka.

Global Climate Strike mempertanyakan komitmen politikus terhadap lingkungan dan krisis iklim mengingat ada banyak partai saat ini mencari suara dari anak muda. Bahkan, beberapa partai politik menjadikan anak muda sebagai calon legislatif.

Aktivis muda dari organisasi Jeda Untuk Iklim, Rafaela Xaviera mengatakan para pemilih muda selalu menjadi pasar yang didambakan politikus setiap Pemilu.

Ia berharap tidak ada lagi pembicaraan maupun kebijakan yang menipu terkait komitmen iklim agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.

"Aksi anak muda dalam Global Climate Strike ini merupakan pernyataan tegas bahwa anak muda kini mengutamakan pengendalian krisis iklim yang adil demi masa depan kami yang aman dari bencana. Pemilu 2024 akan menentukan nasib Indonesia selama lima sampai 10 tahun ke depan," kata Rafaela.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa para muda-mudi juga menolak dan memohon untuk menghentikan kampanye hijau palsu dan gimik yang dilakukan banyak politisi partai hanya untuk membuat seakan memprioritaskan lingkungan dan generasi muda.

"Kami ingin memastikan pengambil keputusan dan kebijakan melakukan tugasnya dan bertanggung jawab atas dampak kerusakan yang pernah generasi sebelumnya lakukan," ucapnya.