Ambil Alih Blok Rokan Cermin Kembalinya Kedaulatan Energi Nasional? Simak Penjelasan Ekonom UGM

YOGYAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan, unit usaha PT Pertamina (Persero), telah resmi melakukan alih kelola Wilayah Kerja Blok Rokan, terhitung sejak 9 Agustus 2021. Blok Rokan sebelumnya dikelola Chevron, perusahaan Migas Amerika Serikat (AS), yang mengelola Blok Rokan selama 50 tahun. Sejak menandatangani kontrak pada Agustus 1971 hingga kontrak berakhir pada 2021.

Ekonom Energi UGM, Fahmi Radhi, memamaparkan, alih kelola Blok Rokan dilakukan secara bidding, yang diikuti oleh Pertamina dan Chevron. Setelah Pertamina mengajukan penawaran harga yang lebih tinggi ketimbang harga ditawar Chevron, Pertamina memenangkan bidding untuk mengelola Blok Terminasi itu.

Berbeda dengan Blok Mahakam yang diambil alih oleh negara pada saat kontrak habis, lalu diberikan kepada Pertamina secara gratis, Pertamina harus merogoh koceknya dalam jumlah besar sesuai dengan penawaran dalam bidding untuk alih kelola Blok Rokan.

Alih kelola Blok Rokan yang waktunya bersamaan dengan "Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia" dimaknai sebagai kembalinya kedaulatan energi negeri. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kalau mendasarkan pada "dikuasai negara" alih kelola itu bisa bermakna kembalinya kedaulatan energi dari Perusahaan Asing Chevron ke Pertamina, sebagai representasi negara.

"Hanya, pemaknaan kembalinya kedaulatan energi yang sesuai amanah konstitusi itu harus utuh. Tidak hanya dikuasai oleh Pertamina, tetapi Blok Rokan juga harus memberikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," kata Fahmi dalam rilis pers Rabu (11/8).
Halaman Selanjutnya....