Alasan 17 Juta Pendaftar STRP Penyebab Situs JakEvo Lemot Menjadi Salah Wujud Ketidaksiapan Anies Baswedan Dalam PPKM Darurat

Anies ungkap penyebab situs STRP Lemot karena 17 juta pendaftar, sementara jumlah pegawai di Jakarta hanya 2019 hanya 5,1 juta orang. Keterangan Anies sangatlah berlebihan dengan data yang amat sangat fantastis 17 juta, sedangkan pernyataan tersebut amat tidak sesuai dengan data yang dirilis oleh situs statistik Pemerintah Daerah DKI Jakarta sendiri.

"Karena kapasitas untuk menampung aplikasi adalah 1 juta pendaftar bersamaan, dan hari ini yang masuk 17 juta pendaftar," tutur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam konferensi pers virtual, Senin, (5/7/2021). Ketidakmampuan situs JakEvo dalam membuat Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) ditengarai karena kapasitas aplikasi hanya 1 juta. Sedangkan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta di tahun 2019 saja berjumlah 5,1 juta orang. Hal tersebut bisa menjadi releksi adanya ketidak sinkronan antara infrastruktur yang disiapkan, peraturan yang dicanangkan, dan data yang ada dari Pemerintah Daerah DKI dalam menerapkan kebijakan PPKM darurat di wilayahnya.

Anies mengatakan banyak orang yang tidak bekerja di sektor esensial dan kritikal tetapi ikut mendaftar STRP. Ia menambahkan hanya pekerja sektor esensial dan kritikal saja yang bisa mengajukan STRP.

"Kalau 17 juta pendaftar, artinya banyak orang yang sesungguhnya bukan sektor esensial dan kritikal ikut mendaftar. Karena itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat hanya sektor esensial dan kritikal yang perlu dan bisa mengajukan untuk registrasi," katanya.

Sedangkan data dari situs statistik.jakarta.go.id jumlah angkatan kerja tahun 2019 di DKI Jakarta sebanyak 5.157.878 orang. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 - 64 tahun. Jika penambahan pada dua tahun kedepan mencapai 17 juta berarti pertahun selalu bertambah 6 juta pekerja.

Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laman situsnya jakarta.bps.go.id pada Agustus 2018 - Agustus 2020 mencatat kenaikan tidak lebih dari satu juta. Pada Agustus 2018 tercatat 4.726.779 orang angkatan kerja sedangkan di Agustus 2019 BPS mencatat 5.192.351 orang angkatan kerja lalu untuk Agustus 2020 tercatat 5.232.031. Menunjukkan ketidaksesuaian yang dikatakan oleh Anies Baswedan dengan tambahan angkatan kerja di tahun 2021 yang fantastis.