Aktivis HAM Kritik Pasal Warisan Kolonial yang Masih Ada dalam RKUHP

"Rumusan pasal tersebut juga bertentangan dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005, di mana berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar," tuturnya.

Pasal warisan kolonial lainnnya, lanjut Erasmus,terkait tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah yang diatur dalam Pasal 240-241 RKUHP. Pasal ini disebut juga dengan nama pasal Haatzaai Artikelen. Haatzaai artikelen sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code.

"Pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda," katanya.

Tapi yang disayangkannya, dengan kondisi Indonesia sekarang sudah merupakan negara merdeka yang bebas dari penjajah, pasal tersebut masih saja dipertahankan. Sudah sepatutnya pasal kolonial ini tidak perlu ada. Karena tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka.

"Pasal tersebut pun sudah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 berdasarkan putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007. Jika kita merujuk pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB Nomor 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga kepada administrasi negara," ujarnya.