Aksi Bersama Terbukti Turunkan Angka Tengkes

JAKARTA - Selain menimbulkan kekerdilan dan rendahnya kecerdasan, tengkes (stunting) bisa berdampak pada kesehatan anak ketika dewasa. Anak-anak dengan kondisi tersebut berisiko lebih tinggi mengidap penyakit degeneratif, seperti kanker, diabetes, dan obesitas, karenanya kurangnya zat gizi mikro dan makro pada masa pertumbuhan.

Diakui tidak mudah dalam menekan angka tengkes. Oleh karenanya perlu kerjasama lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat dan pihak swasta. Kerja antar lembaga melalui kebijakan dan mekanisme penggunaan anggaran daerah dan desa telah berhasil menurunkan angka kasus.

"Terjadi penurunan persentase angka kasus stunting di beberapa daerah, di antaranya di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Kudus," ujar Direktur Executive Habibie Institute for Public Policy and Government (HIPPG) Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, melalui siaran pers, Senin (4/4).

Menurut Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam menangani tengkes pihaknya mendorong peran perangkat lintas sektor sebagai upaya mengintegrasi fungsi satu sama lain. Pemda juga mendapatkan peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan tengkes.

"Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52 persen pada bulan Januari 2022 turun menjadi 4 persen. Sebagai contoh jumlah balita stunting di Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, dari 14 balita yang telah ditangani, 4 balita telah sembuh dan 10 balita lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan," jelas Gatut.

Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Sutimin mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah ini melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk kelompok masyarakat peduli tengkes. Perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar locus tengkes didorong membantu melalui program CSR-nya.

"Program yang dilakukan dengan memberi makanan tambahan untuk peningkatan gizi anak. Hal ini membuktikan bahwa seluruh pihak memiliki peran dan keterlibatan yang strategis termasuk dari sisi korporasi." jelas Sutimin.

Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa Dr. Paudah, M. Si, menegaskan, pencegahan tengkes tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak. "Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya," uja dia.

Widya menambahkan, HIPPG sedang melaksanakan proyek percontohan (pilot project) di Pandeglang, dengan nama Program Aksi Bersama Cegah Stunting (ACS). Yang dilakukan pada proyek tersebut adalah memberi sumber protein hewani berkalori dan berprotein tinggi. "Nantinya, keberhasilan dari pilot project yang mengambil lokasi 14 desa ini akan direplikasi ke seluruh desa di Indonesia," ungkap Widya.

Proyek percontohan ACS selanjutnya akan dikembangkan juga di delapan provinsi yang menjadi wakil wilayah percontohan, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Di delapan provinsi tersebut, terdapat 2.687 desa yang masuk kategori desa tengkes.

"Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahap pendataan, sebanyak 14 desa nantinya akan menjadi lokasi pilot project," terangnya. hay