Krisis Energi I Pemerintah Harus Mengontrol Penyaluran BBM Bersubsidi
Akademisi Sarankan Jalan Tengah untuk Siasati Lonjakan Subsidi BBM
Foto : KORAN JAKARTA/WAHYU AP
WARGA ANTRE MEMBELI BBM BERSUBSIDI I Warga mengantre untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite di SPBU Bekasi, Minggu (28/8). Pemerintah masih terus mematangkan opsi yang akan dipilih untuk merespons persediaan BBM bersubsidi yang diperkirakan akan habis pada Oktober 2022.
» Lonjakan subsidi akan membuat APBN kehilangan fungsinya mendorong pertumbuhan di tengah belum pulihnya dunia usaha dan UMKM.
» Subsidi idealnya harus menyasar langsung masyarakat yang tidak mampu.
JAKARTA - Para akademisi menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil jalan tengah (The Golden Midway) dalam menghadapi krisis energi. Jalan tengah tersebut dengan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi (BBM) 30-40 persen sehingga aktivitas perekonomian seperti pariwisata dan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap berjalan dengan baik.
Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (28/8), mengatakan persoalan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga didukung oleh subsidi BBM. Namun demikian, subsidi BBM menjadi permasalahan bagi keuangan negara ketika harga minyak dunia naik.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S
Komentar
()Muat lainnya