Agar Lebih Efektif, Kewenangan BP2MI Perlu Diperkuat

JAKARTA-Sejumlah kalangan mendorong agar kewenangan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diperkuat agar lebih efektif menghadapi sindikat perdagangan orang. Peranan lembaga ini jangan hanya sebagai regulator, tetapi mesti diberi kewenangan penindakan.

Hal itu menjadi salah satu intisari dalam acara Bedah Buku "Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal" yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (7/3).

Wakil Ketua III Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat BP2MI, Romo Benny Soesetyo mengatakan, selama masa kepemimpinan Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI, sudah banyak terobosan yang dilakukan lembaga tersebut, namun kendati demikian masih dibutuhkan tambahan kewenangan agar kinerjanya lebih efektif.

"Menurut saya perlu ditambah hak penindakan kepada lembaga ini agar lebih efektif. Kemudian perlu juga ditingkatkan lembaganya menjadi kementerian, bukan badan lagi,"tegas Romo Benny.

Dia berpandangan bahwa banyaknya kebijakan inovatif yang dilakukan Kepala BP2MI (Benny Rhamdani) sebenarnya karena besarnya semangatnya, ditambah dukungan publikasi media.

"Tetapi ini tidak cukup. Sebab, meskipun BP2MI serius namun tidak akan efektif jika tidak ditambah kewenangannya. Makanya harus diperkuat agar bisa menindak para sindikat,"tambah Romo Benny.

Apabila tidak ditambah kewenangan kata Benny, maka hasilnya begini begini saja. Persoalan makin sulit apalagi jika sindikat itu bekerja sama dengan oknum penguasa atau aparat.

Lalu, kenapa penguatan kewenangan itu sangat penting lanjut dia karena kontribusi devisa dari PMI mencapai Rp 159,6 triliun setiap tahunnya, terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas bumi (migas). Artinya sumbangsih PMI untuk perekonomian negara itu sangat besar, sehingga harus dijaga.

"Buku ini bagus mempublikasikan kinerja BP2MI. Namun, ke depan BP2MI harus menjadi lembaga otonom, sehingga mereka punya fungsi yang lebih optimal lagi,"pungkas Romo Benny.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat membuka acara bedah buku tersebut mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah terhadap pelaku sindikat perdagangan orang. "Negara harus memberi perlindungan yang maksimal kepada PMI selaku pahlawan devisa kita,"tegasnya.

Benny pun berharap agar aparat tidak hanya menindak para calo perdagangan orang ini tetapi berani mencokok para bandar besarnya yang banyak bermain di belakang layar, yang diduga di-backingi oknum aparat dan oknum pejabat.

Dia menuturkan bahwa kemarin dirinya sudah bertemu Menkopolhukam Hadi Tjahjanto untuk melanjutkan koordinasi. Sebab kendatipun posisi BP2MI berada langsung di bawah presiden, sebagai bagian Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) tetap harus berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam.

"Ternyata pak Hadi (Menkopolhukam) sangat konsen terhadap kasus yang menimpa PMI ini. Saya juga menitipkan pesan agar menindak tegas para bandar besar yang sudah kita serahkan namanya pada Menko terdahulu (Mahfud MD),"ungkap Benny.