555 Ribu Kanal dari 20 Negara Terdeteksi Sebarkan Hoaks Rusuh Papua

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyebutkan ada 555 ribu uniform resource locator (URL) atau kanal yang dideteksi menyebarkan hoaks dan provokasi terkait kerusuhan yang terjadi di Papua.

"Sampai kemarin sudah ada 555 ribu URL, yakni kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. Paling banyak Twitter," katanya di Jakarta, Selasa (3/9) malam, usai rapat bersama Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) TNI Hinsa Siburian.

Dari 555 URL itu, kata dia, ada lebih dari 100 ribu akun asli yang melakukan posting dan mention, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. "Ada internasional. Banyakan dari dalam negeri. Tetapi, ada 20 lebih, saya mengatakan belum tentu warga negara tersebut, tetapi dari negara tersebut. Ada salah satu negara di Eropa," kata Rudiantara.

Ia mengatakan beragam berita hoaks yang disampaikan kanal-kanal itu, mulai sekadar berita yang disinformatif hingga berita yang bertujuan menghasut dan mengadu domba.

"Beritanya macam-macam. Disinformasi masih rendah sifatnya, namun kalau sudah menghasut, mengadu domba, sudah keterlaluan," katanya.

Kemenkominfo, kata dia, sudah melakukan penindakan di dunia maya, sementara penindakan di dunia nyata merupakan kewenangan kepolisian.

Rudiantara mengimbau masyarakat untuk membantu menangkal hoaks dengan tidak menyebarkannya jika mendapatkan informasi semacam itu. "Kembali ke kita semua. Jangan forward, hapus. Kita kan rugi dapat hoaks, informasinya enggak benar kita rugi, yang kedua rugi pulsa," katanya.

Buka Dialog

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menegaskan pemerintah membuka ruang dialog terkait persoalan di Papua, tetapi tidak untuk referendum.

"Dialog itu penting, dialog memang dibutuhkan, tetapi dialog yang konstruktif," katanya.

Wiranto mengatakan pemerintah siap melayani dialog untuk pengembangan kehidupan masyarakat di Papua agar lebih baik, apalagi pemerintah telah melaksanakan banyak program.

Bahkan, kata dia, pemerintah membuka ruang aspirasi jika ada kekurangan dalam program untuk akselerasi pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Kita sudah tutup pintu untuk dialog referendum, enggak ada. Dialog untuk merdeka jangan. Tetapi, dialog untuk hal-hal yang perlu diperbaiki, bagaimana kehidupan di Papua, Papua Barat, perlu," katanya.

Wiranto menjelaskan referendum untuk Papua sebenarnya sudah tidak relevan lagi, sebagaimana sudah diatur dalam hukum internasional.

Sementara itu, sebelum memimpin rapat terbatas, Presiden Joko Widodo makan siang dengan para pemenang Festival Gapura Cinta Negeri yang berasal dari kabupaten Nduga dan Kepulauan Yapen, Papua. "Tadi ada tamu penting dari Nduga dan Yapen, kepala desa," kata Presiden di Kantor Presiden Jakarta, Selasa. Ant/fdl/AR-2