4 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Tetap DKPP

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berhentikam tetap empat penyelenggara pemilu, satu orang diberhentikan dari jabatan ketua dan dua orang diberhentikan sementara. Sidang ini dipimpin oleh Ketua majelis, Dr. Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm dan Fritz Edward Siregar, Ph.D.

Terhadap putusan-putusan yang dibacakan tersebut, ada sebanyak empat orang penyelenggara pemilu dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tetap, satu orang diberhentikan dari jabatan Ketua dan dua orang diberhentikan sementara.

Empat orang yang mendapat sanksi Pemberhentian Tetap adalah Misgianto, Ketua PPK Jelutung, Kota Jambi, Arif Rahmanudin, Ketua Panwascam Jelutung, Kota Jambi Zulkifli, Ketua Panwascam Peudada, Kab Bireuen, dan Irfan, Anggota KPU Kab Sinjai.

"Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu Muhammad Irfan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai. Dan, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan," kata Harjono ketika membacakan putusan dari perkara nomor 264/DKPP-PKE-VII/2018.

Seorang penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua adalah Rinto Pakpahan, Ketua Bawaslu Kota Jayapura perkara nomor 258/DKPPPKE- VII/2018. Sedangkan dua orang penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi berupa pemberhentikan sementara berasal dari Bawaslu Kab Banggai, Sulawesi Tengah, yaitu Welly Ismail (Ketua) dan Irman Budahu (Anggota). Keduanya mendapat sanksi pada perkara nomor 294/DKPPPKE- VII/2018. rag/AR-3