• Home
  • ›
  • Rona
  • ›
  • Emishi, Bangsa yang Hilang...

Emishi, Bangsa yang Hilang dari Sejarah Jepang

Senin, 23 Nov 2026, 05:12 WIB

Dalam sejarah Jepang dikenal dengan kekaisaran, samurai, dan kebudayaan yang berkembang selama berabad-abad, tersimpan kisah tentang sebuah kelompok masyarakat yang perlahan menghilang dari catatan sejarah. Mereka adalah masyarakat Emishi, penduduk yang pernah mendiami wilayah timur laut Pulau Honshu jauh sebelum kekuasaan Jepang berhasil menjangkau seluruh kawasan tersebut.

Kisah Emishi bukan sekadar cerita tentang pihak yang kalah perang. Ini adalah sejarah panjang tentang perebutan wilayah, perlawanan terhadap ekspansi kekuasaan, perubahan identitas, dan proses asimilasi yang membuat sebuah kelompok kehilangan nama serta kedudukan politiknya.

Ket. Foto: Patung Aterui di Gunung Tsukaina di Prefektur Iwate. — Sumber: Wikimedia Commons

Pada akhirnya, Emishi tidak lagi dikenal sebagai kekuatan tersendiri. Namun, hilangnya nama mereka tidak serta-merta berarti seluruh keturunannya lenyap. Jejak kehidupan, bahasa, dan kemungkinan warisan biologis mereka masih menjadi bahan penelitian para sejarawan, arkeolog, dan antropolog hingga kini.

Daerah Perbatasan

Untuk memahami siapa sebenarnya Emishi, kita perlu menengok Jepang pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9. Saat itu, kekuasaan istana Yamato—yang menjadi cikal bakal negara Jepang—sedang memperluas pengaruhnya dari kawasan tengah dan barat kepulauan menuju wilayah utara.

Daerah yang sekarang dikenal sebagai Tohoku—meliputi Prefektur Iwate, Miyagi, Akita, Aomori, Yamagata, dan Fukushima—merupakan salah satu kawasan yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintahan kekaisaran.

Di wilayah inilah masyarakat Emishi hidup dan membangun komunitasnya. Mereka bukan kelompok yang sepenuhnya terisolasi. Kehidupan mereka mencakup pertanian, perdagangan, peternakan kuda, serta hubungan dengan kelompok masyarakat lain di kawasan utara Jepang.

Istilah Emishi sendiri menyimpan persoalan historis yang menarik. Sebutan tersebut muncul dalam dokumen pemerintahan Jepang kuno untuk merujuk pada penduduk di wilayah utara yang belum tunduk kepada kekuasaan istana. Dengan demikian, Emishi tidak selalu menunjuk pada satu bangsa dengan bahasa, kebudayaan, dan asal-usul biologis yang seragam.

Penelitian dalam jurnal Evolutionary Human Sciences menjelaskan bahwa istilah Emishi pada masa Nara lebih tepat dipahami sebagai kategori administratif dan politik bagi penduduk yang tinggal di luar jangkauan negara Yamato. Di dalamnya kemungkinan terdapat kelompok-kelompok dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, termasuk masyarakat yang menggunakan bahasa berkerabat dengan bahasa Ainu.

Perbedaan identitas inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan penting dalam memahami sejarah mereka. Sebab, ketika pemerintah pusat menyebut penduduk utara sebagai Emishi, sebutan itu tidak otomatis menggambarkan bagaimana mereka mengidentifikasi diri sendiri.

Bagi istana Yamato, wilayah utara merupakan daerah yang harus dimasukkan ke dalam tatanan pemerintahan kekaisaran. Sementara bagi masyarakat yang telah lama tinggal di sana, kedatangan aparat, tentara, pemukim, dan sistem administrasi baru berarti perubahan besar bagi kehidupan mereka.

Perang 38 Tahun Melawan Kekuasaan Yamato

Ketegangan antara istana Yamato dan masyarakat Emishi berkembang menjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan. Salah satu pemberontakan penting terjadi pada 774 masehi ketika kelompok Emishi di kawasan pesisir utara Miyagi menyerang Benteng Momonou. Perlawanan kemudian meluas ke sejumlah wilayah lain.

Pada 780, pemberontakan yang dipimpin Korehari no Azamaro mengguncang pemerintahan kekaisaran di kawasan timur laut. Pasukan pemberontak menyerang dan membakar Benteng Taga, salah satu pusat militer dan administrasi penting pemerintah Yamato di wilayah tersebut.

Serangkaian konflik itu kemudian dikenal sebagai Perang 38 Tahun (Thirty-Eight Years’ War), yang berlangsung dari 774 hingga 811. Pemerintah pusat berkali-kali mengirimkan pasukan untuk menaklukkan wilayah utara, tetapi upaya tersebut tidak selalu berjalan mulus. Pasukan kekaisaran menghadapi perlawanan masyarakat setempat yang menguasai medan pegunungan, hutan, lembah, dan sungai di kawasan Tohoku.

Salah satu kekalahan paling terkenal dialami pasukan Yamato pada 789 dalam pertempuran di sekitar Sungai Koromo, yang juga dikenal sebagai Pertempuran Subuse. Pasukan Emishi berhasil mengalahkan pasukan ekspedisi yang dipimpin Ki no Kosami.

Kekalahan tersebut memperlihatkan bahwa penguasaan wilayah utara bukan perkara mudah. Pasukan kekaisaran yang memiliki organisasi militer dan sumber daya besar tetap menghadapi kelompok lokal yang mampu memanfaatkan pengetahuan geografis serta mobilitas mereka.

Sejarawan Jeffrey P. Mass, dalam pembahasan mengenai Jepang periode Heian di The Cambridge History of Japan, mencatat bahwa kampanye militer Jepang pada 780–781, 788–789, dan 794 mengalami kekalahan atau tidak menghasilkan kemenangan yang menentukan. Baru pada 801–802, pasukan yang dipimpin Sakanoue no Tamuramaro berhasil mengalahkan kekuatan utama Emishi di wilayah Isawa.

Konflik tersebut bukan sekadar peperangan antara dua pasukan. Di baliknya terdapat upaya pemerintah pusat untuk mengubah wilayah perbatasan menjadi bagian dari sistem politik, ekonomi, dan sosial kekaisaran.

Benteng-benteng dibangun, penduduk dipindahkan, dan sistem administrasi diperluas. Dengan cara itu, kekuasaan Yamato tidak hanya berupaya memenangi peperangan, tetapi juga membangun kendali permanen atas tanah yang sebelumnya berada di luar jangkauannya.

Monumen untuk para pemimpin Emishi, Aterui dan More, di kompleks Kiyomizu-dera. Foto : Wikimedia Commons

Pemimpin Aterui

Di antara tokoh yang muncul dalam catatan konflik tersebut, nama Aterui menjadi salah satu yang paling dikenal. Aterui merupakan pemimpin Emishi dari kawasan Isawa, wilayah yang kini berada di sekitar Kota Ōshū, Prefektur Iwate. Ia memimpin perlawanan terhadap ekspansi militer pemerintah Yamato dan menjadi tokoh penting dalam mempertahankan wilayah masyarakatnya.

Tidak banyak informasi mengenai kehidupan pribadinya. Tahun kelahiran, keluarga, dan perjalanan hidupnya sebelum menjadi pemimpin perlawanan tidak diketahui secara pasti. Sebagian besar catatan yang bertahan berasal dari sumber sejarah yang ditulis dari sudut pandang pemerintahan kekaisaran.

Meski demikian, peristiwa pada 789 memperlihatkan kekuatan perlawanan yang dipimpinnya. Pasukan Yamato mengalami kekalahan besar ketika mencoba memasuki wilayah Isawa. Kemenangan tersebut membuat Aterui dikenang sebagai salah satu pemimpin perlawanan paling penting dalam sejarah Jepang kuno.

Pemerintah Yamato kemudian menugaskan jenderal Sakanoue no Tamuramaro untuk memimpin operasi militer berikutnya. Ia menyandang gelar Sei-i Taishōgun, yang secara harfiah berarti panglima besar untuk menundukkan kelompok-kelompok yang dianggap berada di luar kekuasaan kekaisaran.

Pada 801, Tamuramaro memimpin ekspedisi militer besar ke wilayah utara. Kampanye tersebut berhasil melemahkan pertahanan Emishi dan membuka jalan bagi pendudukan Isawa.

Tahun berikutnya, pada 802, pemerintah membangun Benteng Isawa (Isawajō). Pembangunan benteng ini bukan sekadar simbol kemenangan militer, melainkan juga penanda dimulainya penguatan administrasi kekaisaran di kawasan tersebut.

Museum penelitian situs arkeologi Kota Morioka menjelaskan bahwa benteng-benteng seperti Isawajō dan Shiwajō merupakan pusat administrasi sekaligus militer yang digunakan untuk menerapkan sistem pemerintahan Ritsuryō di wilayah yang sebelumnya belum stabil di bawah kendali pusat. Akibatnya, posisi Emishi semakin terdesak.

Tragedi Aterui dan More

Salah satu bagian paling dramatis dari sejarah Emishi terjadi pada 802. Setelah kekuatan militernya melemah, Aterui bersama pemimpin lain bernama More (atau Iwagu no Kimi More) akhirnya menyerahkan diri kepada pasukan Yamato. Keduanya datang bersama lebih dari 500 pengikutnya.

Penyerahan diri tersebut semestinya menjadi peluang untuk mengakhiri peperangan melalui perundingan. Namun, keputusan istana justru berakhir tragis.

Sakanoue no Tamuramaro membawa Aterui dan More ke ibu kota untuk menghadap pemerintahan kekaisaran dan dilaporkan meminta agar keduanya tidak dihukum mati. Pertimbangannya cukup masuk akal secara politik: jika diizinkan kembali ke kampung halaman, mereka berpotensi membantu meyakinkan kelompok Emishi lain agar menghentikan perlawanan dan menerima kekuasaan pemerintah pusat. Namun, permintaan itu ditolak.

Kalangan pejabat istana menganggap membiarkan kedua pemimpin tersebut tetap hidup merupakan risiko bagi stabilitas wilayah yang baru ditaklukkan. Mereka khawatir Aterui dan More akan kembali mengorganisasi perlawanan. Keduanya akhirnya dijatuhi hukuman mati di wilayah Kawachi pada 802. Peristiwa ini tercatat dalam kronik Jepang kuno Nihon Kōki serta sumber sejarah lain yang merekam kampanye militer Tamuramaro.

Kematian Aterui dan More memiliki arti lebih luas daripada hilangnya dua pemimpin. Peristiwa tersebut menjadi pukulan besar bagi kepemimpinan perlawanan Emishi yang selama puluhan tahun menghadang ekspansi Yamato.

Bagi masyarakat Emishi, wafatnya kedua tokoh itu menjadi bagian dari ingatan sejarah tentang penaklukan tanah leluhur mereka. Di wilayah Iwate, Aterui kemudian dikenang sebagai pahlawan lokal yang mempertahankan tanah kelahirannya. Menariknya, Sakanoue no Tamuramaro sendiri juga dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah militer Jepang. Dua tokoh yang berada di pihak berseberangan dalam konflik itu sama-sama meninggalkan jejak kuat dalam ingatan sejarah ­Jepang. hay

  • Sejarah Jepang

Redaktur: Haryo Brono

Penulis: Haryo Brono

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.