Daya Saing Industri Tergerus Mahalnya Biaya Energi, Logistik dan Bunga Kredit

Senin, 23 Nov 2026, 03:15 WIB

>> Kepastian berusaha baik di daerah maupun di pusat harus dijamin agar berbagai kemudahan dan insentif dapat dirasakan langsung oleh pelaku industri.

>> Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur jalan, pelabuhan, dan pergudangan serta memberantas biaya-biaya siluman yang membebani distribusi.

Ket. Foto: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pembenahan biaya energi, logistik, pembiayaan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) — Sumber:

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pembenahan biaya energi, logistik, pembiayaan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat daya saing industri manufaktur sekaligus mempercepat reindustrialisasi nasional.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengatakan empat faktor tersebut menjadi persoalan utama yang perlu dibenahi agar industri pengolahan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Biaya energi di Indonesia katanya masih sekitar 20-30 persen lebih tinggi dibandingkan negara lain, sehingga membebani ongkos produksi dan mengurangi daya saing produk industri dalam negeri.

Persoalan berikutnya adalah biaya logistik yang masih tinggi sehingga efisiensi rantai pasok perlu ditingkatkan. Selain itu, biaya pembiayaan (cost of fund) juga menjadi tantangan karena suku bunga kredit untuk kegiatan usaha dan ekspansi rata-rata masih di atas 10 persen.

“Sebelum kita ekspansi bisnis ketika butuh uang, itu kita sudah harus keluar banyak biaya,” kata Ajib.

Faktor keempat adalah kualitas SDM. Ajib menilai peningkatan kompetensi tenaga kerja harus menjadi perhatian agar keterampilan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu mendorong produktivitas.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian berusaha di daerah sehingga berbagai kemudahan dan insentif dari pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh pelaku industri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan berkontribusi 19,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan III-2026, dengan pertumbuhan 5,87 persen secara tahunan. Sektor tersebut menyumbang 1,20 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Kementerian Perindustrian mencatat realisasi investasi industri pengolahan pada triwulan III-2026 mencapai 246,9 triliun rupiah atau sekitar 46,7 persen dari total investasi nasional.

Untuk memperbaiki efisiensi distribusi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Kebijakan tersebut menargetkan rasio biaya logistik terhadap PDB turun menjadi 12,5 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.

Berantas Biaya Siluman

Menanggapi hal itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko, mengatakan pengembangan industri pengolahan harus didukung penerapan teknologi yang sesuai dengan kapasitas SDM Indonesia.

Biaya energi pada sebagian besar pabrik manufaktur jelasnya berkisar 5-15 persen dari total biaya produksi. Namun, porsinya dapat jauh lebih besar pada industri padat energi. Di Indonesia, sektor industri mengonsumsi sekitar 58,9 persen energi final nasional.

Sebab itu, Pemerintah perlu menjamin ketersediaan energi yang andal dan kompetitif. Di sisi logistik, biaya pada perusahaan manufaktur diperkirakan mencapai 14-17 persen dari biaya produksi atau sekitar 7,5 persen dari pendapatan.

Pemerintah, katanya perlu memperkuat infrastruktur jalan, pelabuhan, dan pergudangan serta memberantas biaya-biaya siluman yang membebani distribusi.

Dari sisi pembiayaan, kebutuhan investasi manufaktur yang besar dapat diatasi dengan memperluas penanaman modal asing (PMA) melalui insentif pajak yang menarik serta memfasilitasi kerja sama modal antara pengusaha domestik dan asing.

Sementara itu, pembenahan SDM harus dilakukan melalui penyesuaian kurikulum pendidikan menengah dan tinggi dengan kebutuhan industri serta penguatan keterampilan tenaga kerja.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Revitalisasi Vokasi, SDM, dan Ketenagakerjaan Kadin DIY, Rommy Heryanto, sependapat bahwa empat faktor tersebut saling berkaitan. Namun, ia menilai strategi reindustrialisasi juga harus mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan masing-masing daerah.

Menurut Rommy, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak bisa terus mengandalkan upah tenaga kerja murah sebagai daya tarik investasi. Pengembangan industri perlu diarahkan pada sektor berbasis pengetahuan (knowledge industry), keterampilan, kreativitas, dan teknologi.

“DIY harus mulai membangun daya saing industri berbasis keterampilan, pengetahuan, kreativitas, dan teknologi. Dengan begitu, industri tetap bisa tumbuh sekaligus memberikan penghasilan yang lebih baik bagi pekerjanya,” kata Rommy.

  • Daya Saing Industri

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.