Sengketa Pilkada Dinilai Terfragmentasi, Pakar Usulkan Peradilan Khusus di Bawah MA

Minggu, 22 Nov 2026, 01:05 WIB

Jakarta - Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Agus Widjajanto mengusulkan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di bawah Mahkamah Agung (MA) untuk mengatasi fragmentasi kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilihan serta memperkuat kepastian hukum dan keadilan.

Agus menilai demokrasi tidak cukup hanya menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, tetapi juga membutuhkan sistem peradilan yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin independensi, serta memastikan seluruh pihak memperoleh keadilan dalam proses pemilihan.

Ket. Foto: Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11). — Sumber: Antara

"Atas dasar itulah, pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada menjadi sebuah urgensi dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia," kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11).

Gagasan tersebut dituangkan dalam disertasi berjudul "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Kepastian Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan di Indonesia" yang dipertahankannya dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Menurut Agus, penyelesaian perkara Pilkada saat ini melibatkan sejumlah lembaga dengan kewenangan berbeda. Sengketa proses pemilihan ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perkara administratif melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan perselisihan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan peradilan umum, sementara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pembagian kewenangan tersebut, kata Agus, berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan penanganan perkara, terutama ketika satu peristiwa pemilihan mengandung unsur pelanggaran administratif, pelanggaran proses, tindak pidana, hingga perselisihan hasil yang membutuhkan penanganan lintas lembaga.

"Fragmentasi kewenangan menimbulkan risiko inkonsistensi penilaian, memperpanjang penyelesaian, dan menyulitkan para pihak memperoleh pemulihan yang utuh," ujarnya.

Sebagai alternatif, Agus mengusulkan pembentukan peradilan ad hoc Pilkada pada Pengadilan Tinggi di setiap provinsi dalam lingkungan peradilan umum di bawah MA.

Dalam skema tersebut, Pengadilan Tinggi bertindak sebagai pemeriksa tingkat pertama atau judex facti yang memeriksa fakta, saksi, dokumen, serta alat bukti. Sementara itu, MA menjadi puncak upaya hukum melalui kasasi sebagai judex juris.

Model tersebut diharapkan dapat mendekatkan proses peradilan dengan masyarakat dan sumber pembuktian di daerah, sekaligus mengurangi hambatan geografis, biaya, serta beban pemeriksaan perkara.

"Kecepatan penanganan perlu berjalan bersama kualitas pembuktian agar perlindungan hak tidak kehilangan maknanya," katanya.

Agus juga mengusulkan dukungan hakim dan panitera dengan kompetensi khusus di bidang hukum tata negara, kepemiluan, administrasi negara, serta pidana pemilihan. Pembentukan peradilan tersebut perlu disertai hukum acara khusus, jaminan independensi hakim, transparansi persidangan, dan pemanfaatan teknologi digital.

Selain penguatan kelembagaan, ia menilai diperlukan landasan konstitusional yang memadai. Dalam disertasinya, Agus mengusulkan perubahan terbatas terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24C UUD 1945 serta penyesuaian sejumlah undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, Pilkada, dan Mahkamah Agung.

Ia berharap gagasan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam memperbaiki sistem penyelesaian sengketa Pilkada.

Agus dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude setelah mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang dipimpin Imam Mulyana, SH, MH, PhD, dengan Ketua Promotor Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH, MH.

Tanpa Wakil

Di sisi lain, wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah juga mencuat di DPR, termasuk usulan pemilihan kepala daerah tanpa memilih wakilnya yang dipicu persoalan ketidakharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah wilayah.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan tingkat disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah mencapai lebih dari 50 persen dengan beragam penyebab.

“Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa disharmoni kepala daerah dan wakil kepala daerah angkanya di atas 50 persen dengan beragam penyebab,” kata Khozin saat berkunjung bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Pendapa Wahyawibawagraha, Jember, Jawa Timur, Kamis.

Menurut Khozin, persoalan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah turut dipengaruhi ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam regulasi. Ketentuan yang berlaku saat ini mengatur wakil kepala daerah menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga ruang geraknya bergantung pada pendelegasian.

Ia mencontohkan hubungan Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto. Khozin menilai secara regulasi kepala daerah tidak melanggar ketentuan, tetapi hubungan yang harmonis tetap dibutuhkan agar pemerintahan berjalan efektif.

“Wakil kepala daerah tidak bisa berbuat banyak. Kondisi itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah, sehingga PKB mendorong regulasi pilkada diperbaiki,” ujar anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Berbagai gagasan tersebut mencerminkan dorongan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada, mulai dari mekanisme penyelesaian sengketa, pembagian kewenangan kelembagaan, hingga relasi kepala daerah dan wakilnya, guna memastikan demokrasi lokal berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.