Pemkot Samarinda Matangkan Skema Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2027 di Tengah Efisiensi
Jumat, 20 Nov 2026, 05:40 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: antara foto
SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, mematangkan skema pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) 2027 di tengah efisiensi keuangan daerah.
"Probebaya tetap menjadi prioritas utama. Kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat menyusul dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi," kata Wali Kota Samarinda Andi Harun di Samarinda, Kamis (19/11).
Ia mengumpulkan seluruh camat dan lurah se-Kota Samarinda untuk meminta masukan terkait penyesuaian komposisi program berbasis rukun tetangga (RT) tersebut.
Sebaiknya Anda baca juga:
Rapat tersebut dihadiri jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pelaksana Tugas Asisten I, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Bagian Pemerintahan.
Ia menjelaskan dinamika fiskal mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja tanpa mengorbankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Terkait dengan kewajiban tahun berjalan, ia memastikan seluruh alokasi Probebaya 2026 yang masih dalam proses pencairan akan tuntas sebelum akhir tahun.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Probebaya tahun ini telah dialokasikan dan dipastikan terbayar lunas pada tahun ini. Jajaran kewilayahan tidak perlu khawatir," ujarnya.
Untuk perencanaan pada 2027, Pemkot Samarinda menyiapkan skenario anggaran yang realistis sesuai kemampuan fiskal daerah dengan proyeksi plafon tidak melampaui alokasi pada 2026.
Andi Harun menginstruksikan Bagian Pemerintahan menyusun dua opsi skenario anggaran sebagai bahan kajian lebih lanjut.
Ia menilai penetapan skema tidak dapat diseragamkan karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda.
Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan wilayah menyampaikan pandangan terkait dengan proporsi anggaran antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik.
Camat Palaran mengusulkan agar dana Probebaya 2027 lebih diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan, seperti layanan kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu (posyandu), dan gotong royong agar tetap berjalan optimal jika terjadi penyesuaian plafon.
Lurah Gunung Lingai menekankan pentingnya mempertahankan pembiayaan kebutuhan dasar warga, meliputi dukungan jaminan kesehatan (BPJS), pemberian makanan tambahan (PMT), kegiatan kelompok masyarakat, serta pendataan dasawisma.
Camat Samarinda Ilir menyoroti pentingnya perencanaan sejak dini agar pengaturan komposisi anggaran selaras dengan waktu pelaksanaan di lapangan.
Di sisi lain, beberapa lurah mengusulkan agar porsi pembangunan sarana prasarana fisik dan pengadaan barang tetap dipertimbangkan menyesuaikan kondisi geografis setempat.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!