Impor Ilegal Sulit Dibendung, Pengawasan Pascamasuk Harus Diperkuat
Jumat, 20 Nov 2026, 00:00 WIBJAKARTA – Pengetatan pengawasan barang impor menjadi langkah mendesak untuk menutup celah pelanggaran aturan yang dilakukan importir nakal. Pasalnya, lemahnya pengawasan pascamasuk berisiko membuat barang ilegal atau tidak sesuai ketentuan telanjur beredar luas di pasar, sehingga merugikan pelaku usaha domestik dan mengganggu persaingan usaha yang sehat.
Pengawasan tersebut dikenal sebagai mekanisme post-border, yakni pemeriksaan terhadap barang impor setelah melewati kawasan pabean atau pelabuhan. Skema ini dibahas dalam rapat koordinasi di Jakarta pada awal pekan yang diselenggarakan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bersama Bea Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW).
Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang menegaskan, pengawasan post-border bukan untuk mempersulit usaha, melainkan membedakan importir yang patuh dan melanggar aturan. “Pemerintah akan memberikan kepastian dan kemudahan bagi importir yang taat, sementara pelanggar ditindak tegas dan terukur guna melindungi konsumen serta industri dalam negeri dari serbuan barang impor yang tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.
Data Januari–Oktober 2026 menunjukkan, dari 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sebanyak 67.790 atau 39,75 persen masuk kategori Siap Inspeksi. Sebanyak 28.441 PIB menjalani pemeriksaan kesesuaian, sedangkan 733 PIB yang melibatkan 169 pelaku usaha diperiksa secara khusus karena berisiko tinggi.
Hasil pemeriksaan khusus menunjukkan hanya 73 pelaku usaha atau 43,2 persen yang memenuhi ketentuan, sementara 96 lainnya perlu ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, 51 pelaku usaha masih dalam proses klarifikasi, 27 dikenai surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, serta 18 lainnya menerima surat peringatan.
“Temuan ini memperlihatkan masih tingginya pelanggaran sehingga pengawasan post-border perlu diperkuat,” tegas Moga.
Dasar Evaluasi
Plt. Direktur Tertib Niaga, Sukoco, menyatakan data hasil pengawasan menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan strategi pengawasan berbasis risiko, terutama untuk memetakan tingkat kepatuhan importir serta karakteristik risiko komoditas. Menurutnya, efektivitas pengawasan tidak diukur dari banyaknya razia, melainkan dari keberhasilan meningkatkan kepatuhan dan mencegah pelanggaran berulang.
“Untuk itu, Kemendag memperkuat koordinasi dan pertukaran data dengan Bea Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW),” ujarnya.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
Pochettino Resmi Gantikan Carrick, Misi Berat Selamatkan Manchester United dari Degradasi
-
Jumat, Samsat Keliling Jadetabek Hadir di 14 Titik, Cek Lokasinya!
-
Menaker Harap Program Magang Nasional Merata di Berbagai Daerah, Tak Hanya Jakarta
-
Festival Gemarikan Jadi Upaya Sultra Perkuat Ketahanan Pangan
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.