Ujian Masuk Universitas di Korea Selatan Diguncang Skandal Kecurangan AI

Kamis, 19 Nov 2026, 00:00 WIB

SEOUL – Skandal kecurangan menggunakan kecerdasan buatan (AI) mengguncang Korea Selatan menjelang pelaksanaan ujian masuk universitas nasional yang diikuti lebih dari setengah juta peserta. Pemerintah bahkan menyiapkan pemeriksaan ketat, mulai dari menggeledah barang bawaan hingga memeriksa kacamata, jam tangan, dan pakaian peserta untuk mengantisipasi penggunaan teknologi tersembunyi.

Langkah luar biasa itu dilakukan setelah seorang peserta yang meraih nilai tertinggi dalam ujian akuntansi pajak nasional mengaku menggunakan kamera tersembunyi dan AI untuk menjawab soal. Pengakuan tersebut memicu kekhawatiran terhadap integritas sistem ujian di Korea Selatan, terutama menjelang pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi yang dikenal sebagai Suneung.

Ket. Foto: Perdana Menteri Korea Selatan Han Seong-sook merespons kasus tersebut dengan menyebut kecurangan yang dibantu AI sebagai "kejahatan sosial" yang harus diberantas. — Sumber: Istimewa

Seperti dilansir The Guardian, Rabu (18/11), ujian Suneung dijadwalkan berlangsung Kamis dengan melibatkan lebih dari 500.000 peserta di 1.312 pusat ujian di seluruh Korea Selatan. Mayoritas peserta merupakan siswa sekolah menengah yang akan menentukan kelanjutan pendidikan dan peluang masa depan mereka.

Suneung bukan ujian biasa. Pelaksanaannya berlangsung selama delapan jam dalam satu hari dengan tingkat persaingan sangat tinggi. Hasil ujian menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan universitas yang dapat dimasuki para peserta.

Karena begitu pentingnya ujian tersebut, pemerintah Korea Selatan selama ini menerapkan berbagai pengaturan khusus agar pelaksanaannya berjalan lancar. Aktivitas penerbangan, misalnya, disesuaikan dengan menghentikan sementara lepas landas dan pendaratan pesawat selama 25 menit sesi mendengarkan bahasa Inggris.

Bahkan, aktivitas militer seperti tembakan artileri dan pergerakan tank turut dihentikan. Pasar saham juga membuka perdagangan satu jam lebih lambat, sementara kendaraan dilarang berhenti dalam jarak 200 meter dari pusat ujian.

Kereta tambahan dioperasikan sejak pukul 06.00, polisi disiagakan untuk mengantar peserta yang terlambat, dan kantor-kantor diminta memulai aktivitas pukul 10.00. Namun, tahun ini penyelenggara menghadapi persoalan baru yang jauh lebih sulit diantisipasi, yakni kecurangan dengan memanfaatkan teknologi AI.

Perhatian publik tertuju pada seorang peserta ujian akuntansi pajak nasional yang berhasil memperoleh nilai hampir sempurna. Dari 160 soal yang dikerjakan, dia hanya melakukan satu kesalahan.

Namun, prestasi tersebut ternyata diperoleh dengan cara curang. Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube pengacaranya, peserta tersebut mengakui memotret soal menggunakan kamera mikro tersembunyi, kemudian mengirimkannya ke sistem AI untuk mendapatkan jawaban.

Jawaban dari AI selanjutnya dibaca melalui telepon pintar yang digunakan selama ujian.

"Saya curang dalam ujian akuntan pajak. Peringkat teratas saya bukanlah hasil dari usaha yang sah," katanya dalam pengakuan tersebut.

Pengacaranya kemudian menyerahkan sejumlah barang bukti kepada polisi, termasuk kamera, laptop, dan telepon. Hingga laporan ini ditulis, belum ada dakwaan yang diajukan terhadap pelaku.

Perdana Menteri Korea Selatan Han Seong-sook merespons kasus tersebut dengan menyebut kecurangan yang dibantu AI sebagai "kejahatan sosial" yang harus diberantas.

Dalam rapat kabinet di Seoul pada Selasa, Han memerintahkan kementerian pendidikan dan lembaga terkait memperketat pengawasan terhadap seluruh peserta ujian.

"Kami akan melarang sepenuhnya penggunaan perangkat pintar selama ujian," tegasnya.

Dia juga meminta seluruh perangkat pintar dimatikan dan diserahkan sebelum peserta memasuki ruang ujian. Tas yang ditinggalkan di koridor pun akan diperiksa untuk memastikan tidak ada perangkat yang masih menyala.

Pemeriksaan tidak berhenti pada barang bawaan. Petugas juga akan memeriksa kacamata dan jam tangan peserta, termasuk bagian kerah, lengan baju, hingga kancing pakaian untuk mencari kemungkinan adanya kamera tersembunyi.

Pemerintah bahkan menyiapkan langkah yang tidak biasa, yakni mengirimkan peringatan darurat ke seluruh telepon di Korea Selatan. Peringatan tersebut akan berbunyi dengan volume penuh dan tidak dapat dimatikan, dengan harapan dapat mengungkap peserta yang masih menyembunyikan perangkat komunikasi.

Jumlah pengawas ujian juga akan ditambah. Pemerintah tengah mempersiapkan kemungkinan mematikan jaringan Wi-Fi sekolah di dalam pusat ujian maupun jaringan Wi-Fi publik di sekitarnya. Sementara itu, penggunaan hotspot pribadi yang tidak dapat diblokir akan dipantau melalui catatan koneksi.

Menteri Pendidikan Korea Selatan Choi Kyo-jin mengatakan pihaknya menghadapi tantangan besar karena teknologi perangkat pintar terus berkembang. Pemerintah mungkin dapat mendeteksi kacamata pintar yang sudah beredar, tetapi belum tentu mampu mengantisipasi seluruh varian teknologi terbaru.

Kacamata pintar sendiri telah dilarang dalam ujian sejak akhir Juni. Bahkan, penggunaannya tetap dianggap sebagai pelanggaran meskipun perangkat dalam kondisi mati.

Pada Oktober lalu, sejumlah peserta diketahui mengenakan kacamata pintar ketika mengikuti ujian masuk universitas. Pemerintah sempat mempertimbangkan penggunaan peralatan frekuensi radio untuk mendeteksi perangkat tersebut, tetapi rencana itu belum dapat diterapkan karena kondisi setiap lokasi ujian berbeda-beda.

Untuk sementara, pemeriksaan masih mengandalkan pengamatan langsung dengan menempatkan setidaknya satu petugas khusus di setiap pusat ujian.

Respons pemerintah tersebut mendapat kritik dari kalangan pendidik. Serikat Guru dan Pekerja Pendidikan Korea menilai langkah pengawasan baru dilakukan setelah persoalan muncul ke permukaan.

Survei terhadap 2.716 guru sekolah menengah pada bulan lalu menunjukkan 82,3 persen responden mengaku tidak mampu mengetahui apakah seorang peserta menggunakan kacamata pintar melalui prosedur pemeriksaan yang berlaku saat ini. Hanya 3,5 persen yang menyatakan mampu mendeteksinya.

Ketatnya pengawasan juga memunculkan fenomena lain. Sejumlah peserta dilaporkan mulai mempertimbangkan penggunaan lensa kontak untuk menghindari pemeriksaan kacamata pintar. Seorang ahli optik di Suwon, wilayah selatan Seoul, mengatakan sejumlah siswa yang sebelumnya tidak pernah memakai lensa kontak datang untuk berkonsultasi mengenai cara menggunakannya.

Meski demikian, Perdana Menteri Han meminta pemeriksaan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi peserta yang mengikuti ujian dengan jujur.

Dia mengatakan pemerintah harus memastikan tindakan pengawasan tidak membuat peserta yang tidak melakukan pelanggaran mengalami kecemasan atau ketidaknyamanan yang tidak perlu.

Di sisi lain, pemerintah juga memerintahkan dimulainya prosedur untuk membatalkan hasil ujian akuntansi pajak yang diperoleh melalui kecurangan tersebut serta melarang pelakunya mengikuti ujian selama lima tahun.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi Korea Selatan bahwa kemajuan teknologi AI juga membawa tantangan baru bagi sistem pendidikan dan mekanisme seleksi yang selama ini mengandalkan pengawasan konvensional.

Dalam video pengakuannya, pelaku bahkan menyampaikan pesan langsung kepada para peserta Suneung yang akan menghadapi ujian.

"Kepada siapa pun yang berpikir untuk berbuat curang seperti yang saya lakukan: Saya akan menceritakan semuanya kepada para penyidik, jadi jangan berpikir, 'Saya tidak akan tertangkap'," ujarnya.

Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa di tengah semakin canggihnya teknologi AI, menjaga kejujuran dalam ujian kini menjadi tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan kemampuan menjawab soal.

  • Kecurangan AI

Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.