Polri Dalami Pihak Lain di Balik LSP

Rabu, 18 Nov 2026, 03:17 WIB

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan Polri akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain di balik tersangka LSP dalam kasus dugaan penyadapan illegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak.

“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” kata Isir saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11).

Ket. Foto: Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. — Sumber: Antara

Menurut dia, saat ini pihaknya serius dalam mengusut kasus dugaan penyadapan tersebut. Komitmen Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam menangani kasus, lanjut dia, terlihat dari dibentuknya tim khusus yang dikepalai Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin.

Isir pun meyakini tim khusus itu akan menelusuri setiap bukti ataupun indikasi yang mengarah kepada kemungkinan adanya tersangka lain di balik LSP.

Isir memastikan bahwa sidang etik terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yaitu mantan Kapolri LSP akan digelar pekan depan. “Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” kata Isir.

Kendati demikian, dia tidak menjelaskan dengan rinci hari apa sidang tersebut akan berlangsung. Isir menjelaskan hari ini Polri baru menggelar sidang etik untuk tersangka lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yakni perwira tinggi Polri berinisial EHS.

Sidang EHS digelar di gedung Div Propam Polri dan dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Sedangkan untuk tersangka SU, Iris mengaku belum bisa memastikan kapan sidang etiknya akan berlangsung. “SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi,” jelas Iris.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Pada Selasa (10/11), Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan tersebut, AS menyatakan mengajukan banding.

Tidak Hormat

Sementara itu, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.

“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.

Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan perbuatan tercela.

Trunoyudo menjelaskan, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan bahwa Jenderal LSP diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Adapun, Jenderal LSP dan tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni AS, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri) AS,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11). Ant/S-2

  • Kasus Penyadapan

Redaktur: Sriyono

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.