Petani Terjebak Benih Abal-abal, Negara Jangan Tutup Mata

Rabu, 18 Nov 2026, 23:59 WIB

JAKARTA -Sebanyak 38 persen petani Indonesia ternyata masih menggunakan benih tidak bersertifikat atau benih abal-abal. Fakta ini terasa kontras dengan kabarsoal stok pupuk bersubsidi yang aman

Artinya, dari 10 petani, hampir 4 orang masih menanam dengan benih yang mutunya tidak terjamin. Padahal, benih menjadi penentu awal apakah panen akan berhasil atau gagal, sebelum pupuk sekalipun bekerja.

Ket. Foto: Ilustrasi-Petani memikul benih padi untuk ditanam di persawahan Weleri, Kendal, Jawa Tengah. — Sumber: ANTARA FOTO/ Anis Efizudin.

Fakta tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Memperkuat Sarana Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Rabu (18/11).

Vice President Research PT Sang Hyang Seri (SHS) Persero, Agustinus Budi, menyebut tingkat adopsi benih bersertifikat di Indonesia baru mencapai sekitar 62 persen, sedangkan 38 persen lainnya masih menggunakan benih tidak bersertifikat.

"Benih tidak hanya menjadi fondasi pertanian, tetapi juga fondasi kedaulatan pangan. Tantangan perbenihan nasional saat ini antara lain pasokan yang belum sesuai permintaan, ketepatan waktu benih sumber, dan konsistensi mutu," katanya.

Menurut Agustinus, kondisi ini berbahaya karena benih abal-abal tidak bisa dipastikan varietasnya, daya tumbuhnya, dan ketahanannya terhadap hama. Petani bisa sudah keluar modal untuk pupuk dan tenaga, tapi hasil panennya tetap rendah karena sejak awal benihnya bermasalah.

Agustinus mengusulkan lima agenda untuk memperkuat kemandirian benih nasional, yakni perencanaan kebutuhan benih, penguatan pemuliaan dalam negeri, pembangunan industri benih yang sehat, penyediaan cadangan benih nasional, serta peningkatan kolaborasi pemerintah dan swasta.

Menurut dia, produksi benih membutuhkan perencanaan lebih panjang dibandingkan pupuk. Prosesnya dapat berlangsung minimal empat bulan hingga satu tahun sehingga produsen sulit memenuhi permintaan mendadak.

"Produksi benih tidak seperti pupuk. Minimal membutuhkan waktu empat bulan, bahkan bisa satu tahun. Ini menjadi persoalan ketika ada kebutuhan mendadak, misalnya akibat bencana alam," ujarnya.

Saat ini, PT SHS memiliki 42 unit produksi benih dengan kapasitas terpasang sekitar 150.000 ton. Perusahaan juga memiliki kawasan Sukamandi seluas 3.200 hektare dan sekitar 1.500 koleksi genetik untuk mendukung pengembangan varietas.

Pihaknya juga menargetkan penjualan benih mencapai 150 ribu ton per tahun pada 2029. Perusahaan berencana meningkatkan jumlah petani penangkar dari sekitar 5.000 orang serta memperluas lahan penangkaran hingga 15.000 hektare.

"Kami ingin menjaga stabilitas kebutuhan benih nasional. Salah satunya dengan memperkuat petani penangkar dan menjamin hasil produksinya terserap sebagai offtaker," katanya.

Petani mitra juga akan memperoleh harga pembelian di atas harga gabah konsumsi agar kegiatan penangkaran tetap menarik secara ekonomi.

Bisnis Kepercayaan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Nana Laksana Ranu, menegaskan industri benih merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan. Karena itu, produsen harus menjaga kualitas sejak proses produksi hingga benih diterima petani.

"Industri benih ini bisnis kepercayaan. Kalau menjual benih abal-abal, perusahaan bisa mati. Makanya kualitas harus dijaga betul," ujarnya.

Namun menurut Nana, benih merupakan produk hidup yang memerlukan penanganan khusus. Setiap varietas juga memiliki identitas dan karakteristik yang harus dipastikan melalui proses pelepasan varietas, sertifikasi, serta pelabelan sebelum diedarkan.

Dia menilai, industri benih menghadapi tantangan regulasi yang cukup kompleks. Karena itu, Asbenindo berharap pemerintah memudahkan regulasi untuk mendukung pengembangan industri benih dalam negeri.

"Peraturan perbenihan sebaiknya dibuat sederhana saja, tapi juga jangan mengorbankan mutu benih yang diterima petani," tegasnya.

Selain itu, Nana juga menyoroti ketidakpastian permintaan dari program pemerintah. Produsen kerap menghadapi permintaan mendadak, sementara proses produksi benih membutuhkan waktu panjang.

"Kadang-kadang pemerintah hari ini membutuhkan benih, hari ini juga harus tersedia. Padahal produsen harus menyiapkan produksi jauh sebelumnya. Bahkan, ketika benih sudah disiapkan untuk program pemerintah, anggarannya bisa saja dipindahkan," katanya.

Untuk itu, Nana berharap pemerintah memperkuat dukungan terhadap kegiatan pemuliaan varietas karena penelitian menjadi modal utama industri perbenihan.

"Pemuliaan adalah nyawa industri benih. Selama ini produsen menggunakan dana komersial untuk membiayai penelitian. Padahal, kegiatan tersebut membutuhkan investasi besar dan dukungan pemerintah," ujarnya.

Dia juga berharap pemerintah memperkuat pengawasan peredaran benih sekaligus memberikan kepastian usaha bagi produsen yang telah mematuhi regulasi. "Saat ini banyak beredar penjualan benih melalui online yang kualitasnya tidak bisa dijamin," ujarnya.(ers)

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.