Pemprov Kalsel Pasang Tenggat! Kabupaten/Kota Diminta Tak Menunda Penetapan UMK

Selasa, 17 Nov 2026, 00:15 WIB

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memasang tenggat waktu bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Langkah ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah.

Pemprov Kalsel meminta pemerintah kabupaten/kota segera mempercepat proses penetapan UMK untuk tahun 2027, sehingga selesai sesuai jadwal paling lambat 25 November 2026.

Ket. Foto: Pemprov Kalsel minta kabupaten/kota segera tetapkan UMK. — Sumber: Antara foto/HO-Medcen Kalsel

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin mengatakan untuk penetapan upah minimum provinsi (UMP) batas waktu penyampaiannya adalah 21 November 2026, sedangkan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.

“Batas waktunya 21 November atau sekitar seminggu lagi harus sudah ditetapkan. Kemudian untuk UMK pada 25 November 2026,” katanya di Banjarbaru, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin.

Rusma menjelaskan, dalam rapat tersebut turut disampaikan batas waktu penetapan sejumlah jenis upah minimum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi, segera melakukan langkah percepatan dalam proses penetapan upah minimum.

Menurutnya, koordinasi dan kesiapan perangkat daerah menjadi faktor penting agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak melewati tenggat waktu.

“Kami meminta kawan-kawan, terutama dari Dinas Nakertrans, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, segera melakukan upaya-upaya percepatan dalam rangka penetapan upah minimum regional ataupun upah minimum daerah,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan proses penetapan sesuai jadwal, sehingga kepastian mengenai upah minimum dapat segera diperoleh.

Menurut dia, penetapan upah minimum tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan dunia usaha, sekaligus mendukung iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Kalimantan Selatan.

Redaktur: Marcellus Widiarto

Penulis: Marcellus Widiarto

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.