Ada yang Perlu Dibenahi di Destinasi Wisata Indonesia, Ini Usulan Terbaru Kemenpar

Selasa, 17 Nov 2026, 00:26 WIB

JAKARTA – Destinasi wisata Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, potensi tersebut dinilai masih perlu didukung berbagai pembenahan agar mampu bersaing dengan destinasi wisata negara lain.

Kementerian Pariwisata mengusulkan agar pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan destinasi wisata diperjelas dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Ket. Foto: Tangkapan layar Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta, Senin (16/11). — Sumber: Antara foto

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan kejelasan pembagian kewenangan diperlukan agar pengembangan destinasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih tugas antar kementerian maupun pemerintah daerah.

“Pembagian peran dan kewenangan antar kementerian dan pemerintah daerah menjadi sangat penting agar pengelolaan destinasi berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih,” kata Ni Luh dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, pengembangan destinasi wisata di NTB dan NTT melibatkan sejumlah pihak dengan kewenangan berbeda. Salah satunya terkait pengelolaan taman nasional yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, sementara Kementerian Pariwisata berperan dalam pengembangan destinasi pariwisata.

“Kami mengusulkan agar RUU memperjelas peran daerah dalam pengembangan destinasi tanpa mengambil alih kewenangan pusat atas Taman Nasional,” ujarnya.

Untuk memperkuat koordinasi, Kemenpar juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan kementerian dan pemerintah daerah. Forum tersebut diharapkan menggunakan satu rencana induk bersama sebagai acuan dalam mengembangkan destinasi.

Dalam skema itu, Kemenpar akan berperan sebagai pengarah atau orkestrator yang menetapkan destinasi prioritas nasional, menyiapkan rencana induk, serta mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan.

Ni Luh juga mengusulkan agar pengaturan mengenai pembagian manfaat ekonomi dari pengembangan destinasi dituangkan dalam peraturan daerah. Pengaturan tersebut perlu mempertimbangkan biaya konservasi serta sumber pendapatan secara jelas.

"Pembagian manfaat ekonomi kami usulkan diatur dalam peraturan daerah dengan dasar biaya konservasi dan penerimaan yang jelas," kata Ni Luh.

Menurut dia, kejelasan peran dan mekanisme koordinasi diperlukan agar pengembangan pariwisata di NTB dan NTT dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan destinasi.

  • Kemenpar
  • Destinasi Wisata

Redaktur: Marcellus Widiarto

Penulis: Marcellus Widiarto

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.