Kejagung Telusuri Kasus KSO, Wali Kota Bekasi Masuk Daftar Diperiksa sebagai Saksi

Selasa, 17 Nov 2026, 00:33 WIB

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasional (KSO). Dalam perkembangan terbaru, nama Wali Kota Bekasi masuk dalam daftar pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi.

Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi TAT sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP pada Selasa (17/11).

Ket. Foto: Arsip - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung membawa box usai melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9). — Sumber: Antara foto

“Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar (Jampidsus),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Anang mengatakan agenda pemeriksaan berlangsung pada sekira pukul 10.00 WIB. Namun, dia tidak menjelaskan substansi perkara yang akan didalami penyidik.

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung sebelumnya mengambil alih penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam KSO dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 dari Kejaksaan Negeri Bekasi.

Anang menjelaskan perkara tersebut bermula dari kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.

Menurut penyidik, dalam pelaksanaan kerja sama tersebut diduga terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap mekanisme perizinan.

"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.

Dia mengatakan penyidik menduga penyimpangan tata kelola tersebut mengakibatkan kerugian dan defisit pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.

"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," katanya.

Penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengumpulkan alat bukti dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.

Redaktur: Marcellus Widiarto

Penulis: Marcellus Widiarto

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.