Harganya Melejit Tembus Rp45 Ribu, Pemkab Aceh Barat Geruduk Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg
Selasa, 17 Nov 2026, 00:20 WIB | Oleh: Alfred
Doc: ANTARA/Teuku Dedi Iskandar
MEULABOH - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memanggil seluruh agen dan pangkalan penyalur LPG 3 kilogram bersubsidi menyusul maraknya lonjakan harga di tingkat pengecer yang menembus Rp45.000 per tabung.
"Para agen dan pangkalan ini kita panggil sebagai tindak lanjut dari sidak yang sebelumnya dilakukan oleh pimpinan daerah dan kepolisian, terkait keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mahalnya harga LPG 3 kg," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat Wistha Nowar kepada wartawan di Meulaboh, Senin (16/11).
Ia mengungkapkan terdapat sejumlah permasalahan utama yang diadukan oleh warga terkait distribusi gas bersubsidi di lapangan.
Di antaranya keluhan dan laporan dari masyarakat yang mengaku harga yang ditebus oleh masyarakat di berbagai tempat itu ada yang mencapai angka Rp40 ribuan per tabung gas.
Selain persoalan lonjakan harga, warga juga mengeluhkan sulitnya menebus gas bersubsidi karena pangkalan yang dituju seringkali didapati sudah habis. Padahal, masyarakat mengklaim bahwa pangkalan tersebut baru saja mendapat pasokan dari agen.
Temuan lainnya mencakup adanya aktivitas penjualan gas oleh oknum pengecer yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan.
Sebagai solusi, kata Wistha, Pemkab Aceh Barat meminta kepada agen dan pangkalan penyalur LPG subsidi agar memastikan tidak ada lagi gas yang dijual di Aceh Barat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Meniadakan praktik penjualan gas oleh pihak selain pangkalan resmi yang langsung menyasar ke rumah tangga, serta memastikan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam menebus atau membeli gas bersubsidi.
Sebagai langkah perbaikan ke depan, Pemkab Aceh Barat akan memberlakukan beberapa aturan baru dalam sistem penyaluran gas LPG 3 kg.
Pertama, pihak berwenang akan memastikan bahwa gas yang dijual kepada masyarakat benar-benar berdasarkan data yang valid, di mana setiap pangkalan telah diatur jumlah rumah tangga yang menjadi tanggungan wilayah masing-masing.
Kedua, pemkab akan membatasi jam operasional penjualan di pangkalan, sehingga tidak diperbolehkan lagi adanya aktivitas penjualan gas di pangkalan melebihi pukul 21.00 WIB malam apa pun alasannya, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Ketiga, pemerintah akan membentuk sistem pengawasan khusus untuk memastikan tidak ada lagi gas bersubsidi yang dijual oleh pengecer.
"Kalau sudah tidak ada lagi gas yang ada di pengecer, itu 80 persen sudah tertib. Jadi pangkalan itu sudah sulit tidak memenuhi lagi kebutuhan masyarakat," ujar Wistha.
Menanggapi indikasi adanya kerja sama atau praktik culas dalam rantai distribusi, Pemkab Aceh Barat menegaskan bahwa mengenai sanksi sebenarnya sudah diatur dengan jelas melalui peraturan menteri dan ketentuan yang berlaku.
Tantangan utamanya kini adalah bagaimana penerapan serta penegakan sanksi tersebut dapat berjalan secara tegas di tingkat pemerintahan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!