Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

BNPB Sinkronisasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatera

17 Selasa, 17 Nov 2026, 05:20 WIB | Oleh:
BNPB Sinkronisasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatera BNPB Sinkronisasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatera Doc: antara foto
Ket. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi

MEDAN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi terus melakukan sinkronisasi mitigasi bencana hidrometeorologi tiga provinsi di Pulau Sumatera.

"Setelah itu, apa yang bisa dibantu oleh pusat untuk daerah. Jadi, harus ada sinkronisasi antara perencanaan yang dilakukan oleh daerah maupun dari pusat," kata Kristomei seusai mengikuti rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi wilayah Sumatera Utara dan Aceh, di Pangkalan Udara Soewondo Medan, Senin (16/11).

Selain itu, lanjut dia, BNPB juga ingin mendengarkan masyarakat dan pemimpin suatu wilayah terkait upaya yang perlu dilakukan menghadapi ancaman banjir dan longsor. Dia menjelaskan pengetahuan secara detail tentang wilayah itu adalah mereka yang tinggal di daerah tersebut. 

Kristomei juga meminta pemerintah daerah agar melakukan pemutakhiran kajian risiko bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing dengan melibatkan akademisi dan ahli kebencanaan.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota khususnya tiga provinsi di Sumatera, lanjutnya, perlu memiliki kajian risiko bencana hidrometeorologi.

"Juga membuat penentuan prioritas mitigasi bencana di wilayahnya. Kami ingin melihat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi itu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, dan instansi terkait lain untuk menggelar operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera guna mencegah bencana susulan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan sebanyak 41 bencana susulan terjadi di beberapa daerah terdampak bencana di Sumatera periode April 2026 sampai dengan November 2026.

Oleh karena itu, mitigasi bencana seperti normalisasi sungai dan operasi modifikasi cuaca menjadi fokus kerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai perintah Presiden Prabowo.

"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak, red) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada minimal. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana-prasarana, tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," kata Tito saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (9/11).

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Luar Negeri
Tak Ingin Tertinggal, ASEAN...
Nasional
Kemenkeu Sulap Gedung A.A. ...
Advertisement
Tetua Adat Badui Meminta Pemerintah Kaji Ulang Relokasi Badak Bercula Satu

Tetua Adat Badui Meminta Pemerintah Kaji Ulang Relokasi Badak Bercula Satu

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +