Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Bapanas Pastikan HPP Jagung Bukan Batas Harga Jual Maksimal Petani.

17 Selasa, 17 Nov 2026, 12:10 WIB | Oleh:
Bapanas Pastikan HPP Jagung Bukan Batas Harga Jual Maksimal Petani. Bapanas Pastikan HPP Jagung Bukan Batas Harga Jual Maksimal Petani. Doc: Antara Foto
Ket. Petani memanen jagung di lahan pertanian.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan petani jagung tetap memiliki keleluasaan menjual hasil panen dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ketentuan HPP tersebut merupakan batas minimal harga pembelian yang harus menjadi acuan Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani, sekaligus menjadi instrumen perlindungan agar petani memperoleh harga yang layak dan tidak dirugikan ketika harga pasar mengalami tekanan.

"Tidak ada larangan bagi petani, terutama petani jagung di dalam negeri, untuk melepas stok jagungnya dengan harga yang melebihi harga pembelian pemerintah," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan patokan HPP merupakan batas minimal bagi pemerintah melalui Perum Bulog untuk melindungi petani agar harga tidak jatuh.

Hermawan menegaskan tidak ada larangan yang berimplikasi pada pidana apabila petani menjual melebihi HPP. Hal itu dikarenakan instrumen HPP merupakan jaring pengaman harga yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga petani.

"Jadi tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP. Yang yang wajib membeli jagung Rp6.400 (sesuai HPP) itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta," kata Hermawan menerangkan. 

Patut digarisbawahi, kata Hermawan, HPP merupakan batas minimal harga yang harus diterima petani.

Sedangkan HPP untuk jagung pipilan kering telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 381 Tahun 2025, dan diperkuat dengan Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026.

Adapun HPP jagung pipilan kering di tingkat petani minimal Rp5.500 per kilogram (kg) diberlakukan kepada Perum Bulog dengan hanya mengatur ketentuan kadar air 18 sampai 20 persen. Tanpa ada ketentuan tingkat aflatoksin.

Selanjutnya untuk HPP Rp6.400 per kg untuk jagung pipilan kering memiliki ketentuan serah terima di gudang Bulog dengan kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb). Pembelian jagung dalam bentuk kemasan.

Sementara untuk HPP Rp6.250 per kg dapat digunakan Bulog untuk pembelian jagung dengan spesifikasi serah terima di gudang Bulog dengan kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb. Pembelian dalam bentuk curah.

Hermawan menuturkan HPP jagung pipilan kering ditujukan khusus ke Perum Bulog. Bulog wajib melakukan pembelian ketika kondisi harga jagung domestik sedang menurun, biasanya kerap terjadi pada saat panen raya.

"HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bulog. Jadi yang membeli dengan harga seperti ini adalah Bulog," ujar Hermawan.

"Harga yang ditetapkan seperti ini, Bulog beli. Ini sangat bermanfaat pada saat panen raya. Pada saat harga lagi jatuh. Bulog wajib membeli sesuai HPP," sambung dia.

Bapanas mencatat hingga pertengahan November 2026 total realisasi pengadaan jagung produksi dalam negeri telah diserap Bulog sebesar 240,7 ribu ton. Adapun untuk realisasi serapan jagung secara bulanan di Oktober tercapai 2.308 ton dan dari awal sampai tengah November tercapai 3.443 ton.

"Dengan adanya surat edaran ini kita menjaga petani. Makanya Bulog kan kita wajibkan serap kalau misalnya harga di petani rendah. Kalau Bulog, misalnya sekarang Rp7.000, Bulog kan tidak bisa serap karena harga pemerintah Rp6.400, silakan dari swasta nyerap, boleh, itu tidak dilarang. Tidak ada pidananya," katanya menjelaskan. 

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail

Pesawat Jatuh di Grand Canyon, Tiga Orang Tewas

18 menit yang lalu | Lili Lestari

Luar Negeri
Pesawat Jatuh di Grand Cany...
Nasional
Polda NTT ungkap peredaran ...
Ekonomi
Gerakan pasar murah belanja...
Luar Negeri
Lima Negara Eropa Berencana...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Tetua Adat Badui Meminta Pemerintah Kaji Ulang Relokasi Badak Bercula Satu

Tetua Adat Badui Meminta Pemerintah Kaji Ulang Relokasi Badak Bercula Satu

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +