- Home
-
- Luar Negeri
-
- 128 Negara Bahas Pembatasa...
128 Negara Bahas Pembatasan Senjata AI yang Bisa Membunuh Tanpa Manusia
Selasa, 17 Nov 2026, 06:30 WIBJenewa - Perwakilan dari 128 negara bertemu di Jenewa, Senin (16/11), untuk membahas kemungkinan dimulainya perundingan mengenai aturan hukum yang mengikat terkait penggunaan sistem senjata otonom berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang mampu membunuh tanpa keterlibatan manusia.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Konferensi Tinjauan Konvensi PBB tentang Senjata Konvensional Tertentu (Convention on Certain Conventional Weapons/CCW). Perundingan diperkirakan berlangsung alot karena sejumlah negara produsen senjata utama, termasuk Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Israel, menentang pembentukan perjanjian yang mengikat secara hukum.
Peneliti senior sekaligus Direktur Program Tata Kelola dan Kecerdasan Artifisial Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Vincent Boulanin, mengatakan persoalan utama senjata otonom berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam penggunaan kekuatan militer.
Menurut dia, sistem tersebut menggunakan algoritma untuk mendeteksi, mengidentifikasi, memilih, memprioritaskan, hingga menyerang sasaran secara otomatis. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan komandan militer untuk memastikan penggunaan senjata tetap sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Boulanin menjelaskan pembahasan mengenai senjata otonom telah berlangsung di PBB selama lebih dari satu dekade. Negara-negara perlu menentukan sejauh mana sistem tersebut dapat digunakan dan batasan apa yang harus diterapkan agar penggunaannya tetap berada di bawah kendali manusia.
Perang Rusia-Ukraina sejak 2022 semakin meningkatkan urgensi pembahasan tersebut. Kedua negara diketahui menggunakan pesawat nirawak atau drone serang yang dilengkapi sistem pemandu berbasis AI untuk mengenali dan menyerang sasaran yang telah diprogram, termasuk ketika kehilangan komunikasi dengan operator manusia.
Menurut Boulanin, sebagian besar drone dalam perang Ukraina masih dikendalikan dari jarak jauh. Namun, ketika komunikasi terganggu akibat sistem pengacau sinyal, kemampuan penargetan otomatis semakin diandalkan untuk menyelesaikan serangan, termasuk terhadap sasaran manusia.
Perkembangan tersebut menunjukkan teknologi yang sebelumnya dianggap sebagai kemungkinan di masa depan kini mulai diterapkan dalam konflik bersenjata.
Boulanin menilai terdapat preseden ketika negara-negara sepakat membatasi penggunaan teknologi persenjataan yang dinilai membahayakan kemanusiaan. Salah satunya Protokol 1995 tentang Senjata Laser yang Membutakan, yang melarang penggunaan senjata laser yang dapat menyebabkan kebutaan permanen.
Kesepakatan serupa juga tercermin dalam pembatasan ranjau darat antipersonel karena dampaknya terhadap warga sipil dan potensi penderitaan yang tidak perlu.
Namun, menurut dia, pengaturan senjata otonom jauh lebih rumit karena teknologi tersebut memiliki beragam bentuk dan dapat digunakan dalam berbagai jenis konflik, mulai dari operasi melawan kelompok bersenjata hingga peperangan berskala besar antarnegara.
Ia menilai peluang tercapainya kesepakatan sangat bergantung pada bukti dampak kemanusiaan serta kemauan politik negara-negara untuk mencapai konsensus. Saat ini, kondisi politik internasional dinilai belum mendukung pembentukan aturan baru yang mengikat secara hukum.
Boulanin mengatakan AS, Russia, dan Israel sejak awal menolak gagasan perjanjian yang mengikat atau pelarangan senjata otonom. Namun, sikap AS semakin keras di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Menurut dia, penolakan Washington juga berkaitan dengan persaingan strategis dengan Tiongkok. AS ingin mempertahankan keleluasaan menggunakan teknologi baru dalam peperangan, terutama jika terjadi konflik besar dengan Beijing.
Negara-negara tersebut juga khawatir pihak lawan tidak akan mematuhi aturan baru sehingga pembatasan justru dapat mengurangi kemampuan militer mereka.
Karena itu, Boulanin menilai tantangan terbesar dalam perundingan di Jenewa bukan hanya persoalan teknis dan hukum, melainkan juga kepentingan strategis serta kepercayaan antarnegara.
- senjata otonom
Redaktur: Andes Tanjung
Penulis: AFP
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.