Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Tolak Kendali Internet Pemerintah, Nawrocki Veto RUU Digital Uni Eropa

16 Senin, 16 Nov 2026, 15:51 WIB | Oleh:
Tolak Kendali Internet Pemerintah, Nawrocki Veto RUU Digital Uni Eropa Tolak Kendali Internet Pemerintah, Nawrocki Veto RUU Digital Uni Eropa Doc: AFP/Wojtek Radwanski/Getty Images

WARSAWA - Polandia kembali melakukan veto untuk kedua kalinya terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang mengimplementasikan ketentuan utama Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act) Uni Eropa pada Sabtu (14/11). 

Veto tersebut merupakan yang kedua kalinya, sehingga menjadi hambatan baru bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk.

UU tersebut bertujuan memberikan kewenangan kepada regulator untuk memerintahkan penghapusan atau pemblokiran konten ilegal di internet, termasuk ancaman kriminal dan hasutan untuk melakukan kekerasan.

Presiden Polandia Karol Nawrocki, yang merupakan sekutu partai oposisi nasionalis Law and Justice, berpendapat bahwa langkah-langkah yang diusulkan akan memberikan kendali berlebihan terhadap pejabat pemerintah atas kebebasan berekspresi.

"Bukan tugas seorang pejabat untuk memutuskan apakah suatu konten tertentu merupakan tindak pidana atau bukan. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan independen," kata Nawrocki dalam sebuah pernyataan video, Jumat (13/11).

Dia juga menuding pemerintah memanfaatkan insiden penikaman yang terjadi baru-baru ini di sejumlah sekolah di Polandia untuk membenarkan pembatasan baru terhadap kebebasan berekspresi di internet.

PM Tusk menolak kritik tersebut dengan menyatakan bahwa melindungi anak-anak dari pelaku kejahatan di dunia maya harus menjadi prioritas yang melampaui perbedaan politik.

"Melindungi anak-anak dari pelaku kejahatan di dunia maya. Sulit membayangkan persoalan yang lebih penting dan seharusnya menyatukan masyarakat lintas perbedaan politik. Namun, dia (Nawrocki) justru memvetonya," kata Tusk di platform X.

Berdasarkan Pasal 122 Konstitusi Polandia, parlemen hanya dapat membatalkan veto presiden dengan dukungan tiga perlima suara dari total 460 anggota Sejm (majelis rendah parlemen), dengan syarat sedikitnya setengah anggota parlemen hadir.

Jika seluruh 460 anggota parlemen berpartisipasi, diperlukan sedikitnya 276 suara untuk membatalkan veto tersebut.

Koalisi pemerintahan Tusk tidak memiliki jumlah suara yang diperlukan, sehingga perlu dukungan dari anggota parlemen oposisi untuk membatalkan keputusan Nawrocki.

Sebagai alternatif, pemerintah dapat menyusun kembali rancangan undang-undang dengan mempertimbangkan keberatan Nawrocki, kemudian mengajukannya kembali ke parlemen. Nawrocki sebelumnya telah memveto RUU tersebut pada Januari 2026. Ant

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Tolak Kendali Internet Peme...

Setelah Diperiksa, Ternyata 1.234 Orang Warga Madiun Positif TBC

38 menit yang lalu | Selocahyo Basoeki Utomo S

Daerah
Setelah Diperiksa, Ternyata...
Luar Negeri
Mengapa Tiongkok Menolak Pe...
Luar Negeri
11 Orang Tewas dan Belasan ...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Gandeng Tiga Perguruan Tinggi, Telkom Perkuat Riset Teknologi Frontier AI hingga 6G

Gandeng Tiga Perguruan Tinggi, Telkom Perkuat Riset Teknologi Frontier AI hingga 6G

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +