Kejar Penerimaan Rp590,1 Triliun, Pemerintah Jangan Terus Bebani Wajib Pajak

JAKARTA - Pemerintah menghadapi tantangan berat memenuhi target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dua bulan menjelang tutup tahun, penerimaan masih kekurangan 590,1 triliun rupiah. Kondisi itu menuntut pemerintah mencari sumber pendapatan alternatif, bukan sekadar mengandalkan pajak yang berisiko menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai 2.618 triliun rupiah atau 83 persen dari target APBN. Capaian tersebut terdiri atas penerimaan pajak 1.796,8 triliun rupiah atau 76,2 persen dari target, serta kepabeanan dan cukai 267,2 triliun rupiah atau 79,5 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target, antara lain ditopang penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

“Dengan kinerja penerimaan sampai dengan Oktober yang seperti ini, sudah sekitar 76-79 persen dari target, maka kita lihat pencapaian target akhir tahun semoga bisa kita penuhi,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti, mengingatkan pemerintah agar tidak terus-menerus mengandalkan penambahan beban pajak untuk mengejar target. Menurut dia, masih banyak potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan melalui pembenahan tata kelola dan penegakan hukum.

Salah satu yang mendesak ialah menutup kebocoran penerimaan di sektor pertambangan, minyak dan gas, serta kehutanan. Pemerintah juga perlu menerapkan royalti pertambangan secara lebih adil dan transparan, mengingat lemahnya tata kelola dan ketidaktertiban perizinan yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara.

Selain itu, aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang belum produktif perlu dioptimalkan melalui kerja sama pemanfaatan, penyewaan, serta pengembangan unit usaha pada Badan Layanan Umum (BLU).

Esther juga mendorong intensifikasi PNBP kementerian dan lembaga melalui peningkatan kualitas layanan publik, termasuk keimigrasian, perhubungan, dan kepolisian. Digitalisasi layanan dinilai dapat memperluas penerimaan tanpa harus membebani masyarakat secara berlebihan.

Potensi lainnya berasal dari perluasan objek barang kena cukai serta penguatan pengawasan Bea Cukai untuk memberantas penyelundupan dan peredaran barang ilegal. Pemberantasan korupsi di lingkungan aparat pajak dan kepabeanan juga menjadi prasyarat agar tambahan penerimaan tidak kembali bocor.

Bea Keluar Batu Bara

Pada kesempatan lain, Lead Researcher Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Adila Isfandiari, menawarkan instrumen fiskal yang dinilai memiliki potensi besar, yakni pengenaan bea keluar ekspor batu bara.

Menurut Adila, kebijakan tersebut relatif rasional untuk dipertimbangkan karena regulasinya pernah disiapkan pada awal tahun. Momentum kenaikan harga komoditas global akibat dinamika geopolitik juga dinilai membuka peluang bagi negara untuk memperoleh tambahan penerimaan dari keuntungan berlebih sektor batu bara.

Berdasarkan perhitungan SUSTAIN dengan mengacu pada Harga Batu Bara Acuan (HBA) Kementerian ESDM periode November 2026, potensi penerimaan dari bea keluar batu bara diperkirakan mencapai 97,40 triliun rupiah per tahun.

Estimasi tersebut menggunakan asumsi 65 persen produksi batu bara dialokasikan untuk ekspor dan kurs 18.000 per dollar AS.

Adila menilai, pengenaan bea keluar dapat menjadi instrumen untuk membagi manfaat keuntungan komoditas secara lebih adil. Dengan demikian, tambahan penerimaan negara tidak semata-mata dibebankan kepada masyarakat dan pelaku usaha domestik.

Meski demikian, potensi 97,40 triliun rupiah tersebut merupakan estimasi tahunan, bukan penerimaan yang otomatis dapat direalisasikan dalam dua bulan tersisa. Pemerintah tetap perlu memperhitungkan waktu penerapan, desain tarif, serta dampaknya terhadap daya saing ekspor dan industri batu bara.

Di tengah kebutuhan penerimaan yang besar, persoalan utama bukan sekadar mengejar angka 590,1 triliun rupiah, melainkan memastikan sumber penerimaan negara lebih beragam dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara upaya mengejar penerimaan tidak justru menekan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan pajak.