Karhutla Berulang, Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Lahan

Keberhasilan penanganan karhutla harus diukur dari efektivitas pencegahan, kecepatan pemadaman, dan pemulihan ekosistem, bukan sekadar pencabutan izin.

JAKARTA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah potensi fenomena Super El Nino 2026 menuntut pemerintah memperkuat pencegahan, memperbaiki tata kelola lahan, serta memastikan penegakan hukum berjalan adil. Penanganan karhutla dinilai tidak cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap perusahaan pemegang konsesi, tetapi harus mencakup seluruh kawasan yang berisiko terbakar.

Pakar ilmu tanah Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Basuki Sumawinata mengatakan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mencegah dan menangani karhutla. Kesiapan sarana dan prasarana, sistem deteksi dini, serta organisasi pemadaman yang terkoordinasi harus diperkuat sebelum kebakaran meluas.

“Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada kawasan yang berada di bawah pengelolaan perusahaan,” kata Basuki, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Ia menilai penelitian yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga diperlukan untuk memastikan penyebab kebakaran. Hasil investigasi harus disampaikan secara hati-hati agar dugaan tidak serta-merta berkembang menjadi tuduhan yang berpotensi mengaburkan persoalan dan memengaruhi kebijakan penanganan.

Menurut Basuki, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Seluruh pihak yang menguasai atau bertanggung jawab atas suatu kawasan perlu diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari jumlah izin yang dicabut atau pihak yang dijatuhi hukuman. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, serta memulihkan ekosistem yang rusak.

“Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah kemampuan mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, memulihkan ekosistem, dan memastikan seluruh pihak bertanggung jawab terhadap lahan yang dikuasainya,” ujar dia.

Basuki mengingatkan, kemarau ekstrem memang dapat meningkatkan risiko kebakaran, tetapi besarnya dampak juga dipengaruhi kondisi lahan, tutupan vegetasi, dan kesiapan manusia dalam melakukan pencegahan.

“Kondisi kemarau ekstrem memang meningkatkan risiko kebakaran, tetapi besarnya dampak sangat ditentukan oleh kondisi lahan, tutupan vegetasi, serta kesiapan manusia dalam melakukan pencegahan dan pengendalian,” kata Basuki.

Deteksi Dini

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Sudarsono Soedomo menilai strategi pencegahan dan penanganan karhutla perlu diperkuat menjelang puncak El Nino ekstrem yang diperkirakan terjadi pada akhir 2026.

“Dalam kondisi alam yang sangat ekstrem seperti ini, kebakaran hutan dan lahan menjadi jauh lebih sulit dicegah dan dikendalikan. Karena itu, yang perlu kita gelorakan adalah semangat kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi untuk menghadapi bencana ini bersama-sama,” ujar Sudarsono.

Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) memperingatkan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai intensitas ekstrem pada akhir 2026 berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950.

Sudarsono mengatakan ancaman Super El Nino membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Upaya pencegahan tidak boleh hanya bertumpu pada penegakan hukum terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya ditemukan titik api.

“Di tengah ancaman Super El Nino dengan proyeksi anomali suhu permukaan laut di Pasifik yang meningkat, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dinilai membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, bukan semata-mata mengandalkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya ditemukan titik api,” ujar Sudarsono.