Daya Saing Kawasan Industri Butuh Penguatan Insentif

JAKARTA – Kawasan industri memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional, mulai dari menarik investasi, meningkatkan aktivitas manufaktur, hingga membuka lapangan kerja. Hingga Juli 2026, Indonesia tercatat memiliki 181 kawasan industri dengan luas sekitar 110 ribu hektare.

Kawasan tersebut telah menampung lebih dari 12 ribu perusahaan, menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja, serta mencatatkan akumulasi investasi mencapai 6.750 triliun rupiah.

Besarnya kontribusi tersebut mendorong pemerintah untuk terus memperkuat daya saing kawasan industri, salah satunya melalui optimalisasi berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah disediakan bagi pelaku usaha.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri ke depan mesti disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan aktivitas industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi logistik.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy mengatakan penguatan kawasan industri perlu didukung iklim usaha yang kondusif dan pemanfaatan fasilitas pemerintah secara optimal.

Upaya tersebut dinilai semakin penting mengingat industri pengolahan nonmigas masih menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.

"Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat," ujar Dirjen KPAII di Jakarta, Minggu (15/11).

Kinerja positif tersebut juga tercermin dari pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang mencapai 5,88 persen pada triwulan III 2026. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Pada periode yang sama, nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai 1.168,99 triliun rupiah, dengan nilai investasi hampir Rp200 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.

Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan. Sejumlah aspek, mulai dari pemahaman terhadap kebijakan, informasi mengenai jenis dan persyaratan fasilitas, hingga mekanisme pengajuan, masih memerlukan perhatian agar perusahaan dapat memanfaatkan insentif yang tersedia secara optimal.