Investasi Google di Malaysia, Bukti RI Hanya Jadi Pasar Digital Semata

JAKARTA - Pasar digital Indonesia yang sangat besar ternyata belum menjamin masuknya investasi infrastruktur teknologi global dalam skala besar. Keputusan Google menggelontorkan investasi 15 miliar dollar AS atau setara 240 triliun rupiah ke Malaysia justru menjadi tamparan sekaligus alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi daya saing dan kesiapan ekosistem investasi digital nasional.

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Badiul Hadi, menilai keputusan Google tersebut bukan sekadar pertimbangan bisnis, melainkan juga menjadi tamparan bagi kemampuan Indonesia dalam menarik investasi teknologi global.

Investasi tersebut papar Badiul perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena mengindikasikan adanya persoalan fundamental dalam upaya Indonesia menarik dan memenangkan investasi strategis di sektor teknologi.

Apalagi, Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar Google. Data Reportal 2026 mencatat jumlah pengguna internet Indonesia mencapai sekitar 230 juta pada akhir 2025. Jangkauan iklan YouTube mencapai 151 juta pengguna atau 65,5 persen dari populasi pengguna internet. Sementara itu, pangsa Google di pasar mesin pencari Indonesia mencapai 93,7 persen per Mei 2026.

Badiul mengatakan besarnya ekosistem pengguna, pelaku usaha, pengiklan, dan konsumen digital Indonesia merupakan aset ekonomi yang sangat signifikan bagi Google.

Masyarakat menggunakan berbagai layanan perusahaan tersebut, mulai dari Google Search, YouTube, Gmail, Android, hingga Google Maps dalam aktivitas sehari-hari.

“Sebab itu, ketika Google memilih memperluas infrastruktur digitalnya melalui investasi 15 miliar dollar AS di Malaysia, pemerintah harus membuka informasi mengapa potensi pasar sebesar Indonesia belum mampu diterjemahkan menjadi komitmen investasi infrastruktur dengan skala serupa,” kata Badiul.

Malaysia mengamankan investasi Google senilai 15 miliar dollar AS untuk periode 2027–2028. Investasi tersebut diproyeksikan menghasilkan lebih dari 37.000 pekerjaan per tahun selama konstruksi dan lebih dari 9.000 pekerjaan per tahun setelah fasilitas beroperasi.

Google juga menggandeng lebih dari 80 perusahaan lokal, menyiapkan peningkatan kapasitas 800.000 warga, serta menambah lebih dari satu gigawatt energi bersih.

Bagi Badiul, capaian tersebut menunjukkan Malaysia mampu menawarkan ekosistem investasi yang terintegrasi. Persaingan investasi teknologi tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya pasar, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, serta kepastian regulasi.

Persoalan itu kata Badiul tidak dapat disederhanakan sebagai kekalahan dalam negosiasi investasi. Pemerintah perlu mengevaluasi sejumlah faktor fundamental, mulai dari kepastian regulasi, kecepatan perizinan, ketersediaan listrik, energi bersih, infrastruktur digital, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah, lanjutnya, harus mampu menawarkan kepastian jangka panjang kepada investor, bukan sekadar memberikan insentif dan menggelar forum promosi investasi. Badiul juga mengingatkan agar pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan persoalan yang belakangan memengaruhi iklim investasi sektor digital.

Karena itu, ia mendesak pemerintah menjelaskan apakah telah melakukan negosiasi strategis dengan Google, penawaran apa yang diberikan Indonesia, serta hambatan yang membuat ekspansi perusahaan tersebut lebih menarik di Malaysia.

“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar konsumsi teknologi, sementara investasi infrastruktur, penciptaan pekerjaan berkualitas, transfer teknologi, dan nilai tambah ekonominya justru dinikmati negara tetangga. Hal ini harus menjadi evaluasi serius terhadap diplomasi ekonomi pemerintah,” tegas Badiul.

Kesiapan Ekosistem

Sementara itu, Ketua Jogja Startup Foundation, Anggoro, menilai rencana investasi Google di Malaysia menjadi pengingat bahwa besarnya pasar Indonesia tidak otomatis menjadikannya lokasi utama pembangunan infrastruktur teknologi.

Dalam investasi pusat data, perusahaan membutuhkan kepastian pasokan listrik, konektivitas, ketersediaan air, tenaga kerja terampil, serta regulasi yang dapat diprediksi dalam jangka panjang.

Indonesia perlu mengevaluasi apakah seluruh kebutuhan tersebut telah tersedia sebagai satu kesatuan ekosistem yang siap dijalankan, bukan sekadar ditawarkan melalui promosi investasi.

Menurut Anggoro, karakter investasi digital memungkinkan perusahaan melayani pasar besar tanpa harus menempatkan seluruh infrastrukturnya di negara tersebut. Oleh karena itu, jumlah penduduk dan pengguna internet tidak cukup menjadi modal tawar untuk menarik investasi.

“Investor menghitung di mana fasilitas paling cepat beroperasi, paling andal, dan paling pasti biaya usahanya. Besarnya pasar harus disertai kesiapan menjadi tempat produksi,” katanya.

Pelajaran penting dari investasi Google di Malaysia katanya adalah pengembangan pusat data yang berjalan beriringan dengan penyediaan energi bersih, ketahanan air, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Pendekatan tersebut menunjukkan persaingan investasi teknologi menyangkut kesiapan ekosistem secara menyeluruh, bukan semata-mata pemberian insentif pajak.

Bagi Indonesia, pembenahan perlu mengintegrasikan perizinan, penyediaan energi, kesiapan kawasan, dan pendidikan vokasi. Kepastian pelaksanaan proyek menjadi faktor penting bagi investor dalam menentukan lokasi investasi.

“Investor membutuhkan kepastian kapan listrik tersambung, kapan izin selesai, dan siapa yang menyelesaikan hambatan. Potongan pajak menjadi kurang berarti kalau jadwal proyek tidak bisa dipastikan,” katanya.

Keberhasilan investasi, menurutnya, perlu diukur tidak hanya dari nominal komitmen, tetapi juga realisasi proyek, keterlibatan pemasok lokal, pengembangan keahlian tenaga kerja, serta peluang perusahaan Indonesia masuk ke rantai pasok teknologi global.

Anggoro menekankan pemerintah perlu memperbaiki kepastian pelaksanaan investasi melalui target yang terukur. Langkah tersebut antara lain menyiapkan kawasan dengan pasokan listrik dan konektivitas yang jelas, menetapkan tenggat layanan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.