Belajar dari Tiongkok, RI Harus Perkuat Riset

Penelitian membutuhkan kepastian kebijakan selama 10 hingga 20 tahun, sedangkan siklus politik lima tahunan di Indonesia kerap diikuti perubahan prioritas.

JAKARTA – Ketika Tiongkok berhasil mencatat suhu terdingin dalam sejarah manusia, yakni 9,7 pikokelvin di stasiun ruang angkasa Tiangong, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam pengembangan riset, mulai dari minimnya pendanaan, ketidakpastian agenda penelitian, hingga lemahnya dukungan politik jangka panjang.

Suhu 9,7 pikokelvin tersebut sekitar 280 miliar kali lebih dingin dibandingkan suhu rata-rata alam semesta. Pencapaian ilmuwan Tiongkok itu sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang dicatat tim fisikawan Universitas Leibniz Hannover, Jerman, pada 2021.

Peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendi Manilet menilai kesenjangan Indonesia dengan Tiongkok bukan terutama terletak pada kemampuan peneliti, melainkan skala dan kesinambungan pendanaan riset.

“Dalam konteks Indonesia, kesenjangan utamanya bukan terletak pada kemampuan peneliti, melainkan pada skala dan kesinambungan pendanaan,” ujar Rendi, Minggu (15/11).

Menurut dia, belanja riset Indonesia masih sekitar 0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh di bawah Malaysia sekitar 1,15 persen, Tiongkok 2,1–2,5 persen, Jepang 3,65 persen, dan Korea Selatan yang melampaui 4 persen.

Kontribusi sektor swasta juga masih terbatas, yakni sekitar 0,02 persen dari PDB, padahal industri menjadi salah satu penggerak utama ekosistem riset di negara maju.

“Tambahan anggaran Rp4 triliun dari Presiden patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat kembali kapasitas riset nasional. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk membawa belanja riset mendekati 1% dari PDB,” kata Yusuf.

Yusuf menilai dinamika politik turut memengaruhi kesinambungan riset. Penelitian membutuhkan kepastian kebijakan selama 10 hingga 20 tahun, sedangkan siklus politik lima tahunan kerap diikuti perubahan prioritas, restrukturisasi kelembagaan, dan penyesuaian anggaran.

“Ketika agenda jangka pendek lebih dominan, riset rentan terpinggirkan karena hasilnya tidak selalu dapat dinikmati dalam satu periode pemerintahan,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan utamanya bukan sekadar kegaduhan politik, melainkan belum adanya mekanisme kuat untuk melindungi agenda riset dari pergantian kepemimpinan dan tekanan fiskal jangka pendek.

Start yang Sama

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC) Hafidz Arfandi mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki titik awal pengembangan teknologi strategis yang tidak jauh berbeda dari Tiongkok.

“Indonesia memiliki start yang sama dengan Tiongkok ketika Bung Karno mendirikan LAPAN dan BATAN, masing-masing tahun 1958 dan 1963, cita-citanya menguasai industri maju saat itu, namun perjalanannya berbelok jauh,” ujar Hafidz.

Menurut dia, pada era Presiden Soeharto, industri strategis lebih diarahkan pada sektor transportasi, seperti penerbangan melalui DI, perkapalan melalui PAL, dan kereta api melalui INKA. Sementara itu, pengembangan LAPAN dan BATAN tidak memperoleh dorongan yang memadai karena dianggap terlalu jauh dari prioritas industri.

“Pembiayaan riset untuk industri maju seperti antariksa masih sangat minim, para ahli asal Indonesia sebenarnya ada yang berkiprah di internasional, tetapi tidak punya cukup ruang aktualisasi di dalam negeri,” katanya.

Hafidz menjelaskan perkembangan industri strategis membutuhkan ambisi politik, dukungan ekonomi, dan kerja sama teknologi. Industri antariksa Tiongkok, misalnya, turut berkembang melalui transfer teknologi Rusia.

“Banyak ilmuwan dan hasil riset Uni Soviet yang tidak dilanjutkan karena permasalahan finansial kini dikerjasamakan dengan Tiongkok,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan keberhasilan riset strategis dapat menghasilkan dampak ekonomi lintas sektor. Mengutip pemikiran Mariana Mazzucato dalam buku Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism, Hafidz menilai investasi negara dalam proyek besar dapat memicu inovasi di berbagai industri.

“Mazzucato menjelaskan investasi AS sejak era Kennedy untuk membiayai perjalanan ke bulan ternyata menghasilkan inovasi di berbagai industri, dari industri teknologi, radar, penerbangan, hingga industri sepatu, makanan, dll,” kata Hafidz.