Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Ahli UMJ : UU 8/2019 Bedakan Kuota Haji Awal dan Kuota Tambahan

16 Senin, 16 Nov 2026, 19:13 WIB | Oleh:

Lebih lanjut, Prof Ibnu Sina menerangkan, dalam penetapan kuota haji Indonesia sebagaimana diatur Pasal 8, terdapat kewenangan atribusi yang melekat pada menteri yang pada tahun 2021-2024 dijabat oleh Gus Yaqut. Kewenangan tersebut juga terikat dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah proporsi pembagian kuota haji khusus sebesar 8 persen sebagaimana diatur dalam UU Haji.

"Di dalamnya terikat kewenangan atribusi kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah menteri. Kemudian, mengikat di dalamnya prosedur-prosedur penetapan kuota haji Indonesia," tuturnya.

Prof Ibnu Sina menerangkann, penetapan kuota haji Indonesia harus memperhatikan berbagai persyaratan dan batasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun demikian, akademisi kelahiran Jakarta 1989 ini berpandangan bahwa pengaturan mengenai kuota haji tambahan dalam Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri bagi Menteri.

Menurut dia, kewenangan tersebut dapat dijalankan apabila persyaratan mengenai ketersediaan kuota tambahan dan penetapan kuota haji Indonesia telah terpenuhi.

"Sedangkan ahli berpandangan dalam Pasal 9, sesuai dengan syarat dalam norma tersebut, bahwa kuota haji tambahan itu hanya bisa dirumuskan, ditetapkan, dan atribusi tersebut dilaksanakan apabila syarat dalam hal adanya kuota tambahan di mana pemberi kuota tambahan itu adalah Kerajaan Saudi Arabia, dan setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia," katanya.

Dalam persidangan, Prof Ibnu Sina juga menyoroti kedudukan menteri agama yang menurutnya memiliki dua fungsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain bertindak sebagai penyelenggara administrasi negara di bidang keagamaan, khususnya urusan haji dan umrah, menteri agama juga ditunjuk sebagai Amirul Hajj sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019.

Menurut Prof Ibnu Sina, posisi tersebut membuat menteri agama tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengemban misi diplomasi penyelenggaraan ibadah haji atas nama negara.

"Menteri dalam Pasal 29 ditunjuk sebagai Amirul Hajj, yang artinya dia menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan di dalam maupun di luar negeri yang bertindak atas nama negara," ungkap Prof Ibnu Sina.

Prof Ibnu Sina menyebut, dalam menjalankan fungsi tersebut, menteri agama juga perlu mempertimbangkan berbagai risiko penyelenggaraan serta keberlangsungan ibadah haji dan umrah dalam konteks diplomasi. Karena itu, pengaturan Pasal 9 memberikan ruang bagi Menteri untuk menetapkan kuota haji tambahan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri," ucapnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Nasional
Ahli UMJ : UU 8/2019 Bedaka...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +