Ada Apa dengan Kinerja OPD Palu? Wali Kota Turun Langsung Evaluasi Program Pemerintah

PALU – Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Palu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Wali Kota Palu turun langsung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah guna memastikan setiap perangkat daerah bekerja optimal dan target pembangunan dapat tercapai.

Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah Hadianto Rasyid mengevaluasi pelaksanaan program dan capaian kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

“Waktu sekitar satu bulan menjelang akhir tahun harus dimanfaatkan secara maksimal agar pelaksanaan program dan target pembangunan dapat diselesaikan dengan baik,” kata Hadianto dalam keterangannya di Palu, Minggu.

Ia meminta setiap pimpinan OPD mencermati kembali target yang belum terealisasi dan segera mengambil langkah percepatan agar sisa waktu tahun anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi pendapatan daerah, dia mengapresiasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu yang telah mencapai sekitar 82 persen. Namun, dia meminta perhatian lebih terhadap penerimaan pajak daerah yang masih berada di kisaran 70 persen.

Wali Kota menegaskan optimalisasi pendapatan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan persampahan. Menurut dia, masih adanya keluhan masyarakat menunjukkan perlunya pembenahan pelayanan oleh perangkat daerah terkait.

Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kesediaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

“Kalau pelayanan kita masih kurang, tentu akan berpengaruh terhadap optimalisasi pendapatan. Dinas terkait harus lebih kreatif mencari solusi agar pelayanan sampah semakin baik,” ujarnya.

Sejumlah persoalan lain turut menjadi perhatian, mulai dari penanganan stunting, peningkatan akses pelayanan kesehatan, penataan ruang, pengendalian pembangunan, kebersihan kota, hingga pencapaian target penerimaan parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hadianto meminta penguatan disiplin dan pengawasan internal di seluruh perangkat daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan organisasi.

Dia memastikan penempatan dan mutasi pejabat dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja serta kebutuhan organisasi, bukan karena intervensi, titipan, maupun hubungan kedekatan.

Ia meminta seluruh OPD menyusun program secara lebih terarah, terukur, efektif, dan tepat sasaran untuk memperkuat sistem kerja pemerintahan pada 2027.

Sementara itu, penerapan e-office, dashboard monitoring kinerja, serta sistem pelaporan elektronik juga ditargetkan sudah berjalan penuh pada Desember 2026.

Hadianto menyampaikan agar seluruh proses kerja pemerintahan memiliki standar kualitas yang tinggi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelayanan kepada masyarakat.