Pemkab Garut Tetapkan Kawasan Jalan Ahmad Yani Zona Bebas dari PKL

GARUT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat terus mengoptimalkan pengawasan kawasan perkotaan bebas pedagang kaki lima (PKL) terutama di Jalan Ahmad Yani sebagai zona terlarang bagi PKL agar tertib dan nyaman.

"Pada prinsipnya Jalan Ahmad Yani memang zona yang terlarang," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut Ridwan Efendi kepada wartawan di Garut, Kamis (12/11).

Ia menuturkan pemerintah daerah selama ini terus memantau aktivitas perdagangan di wilayah perkotaan, terutama memastikan di zona terlarang tidak ada kegiatan PKL.

Terkait ada beberapa pedagang berjualan di sejumlah ruas jalan perkotaan, kata dia, akan jadi bahan evaluasi terkait keberadaannya itu. Namun, yang pasti tidak memakai roda maupun tenda.

"Hal itu juga jadi bahan evaluasi, paling tidak mereka tidak menggelar dengan menggunakan roda, dengan terpal," katanya.

Ia menambahkan, adanya pedagang di perkotaan kemungkinan hanya pedagang musiman atau tidak menetap yang dapat mengganggu kenyamanan umum.

"Khususnya memang di Jalan Ahmad Yani itu zona clear sebetulnya. Nah, mungkin kami juga melihat ini ada pedagang-pedagang musiman, mungkin ya," katanya.

Ia mengatakan, sebelumnya pemerintah daerah sudah mengakomodasi PKL di wilayah perkotaan Jalan Ahmad Yani dengan menempatkan di kawasan Jalan Pasar Baru.

"Ya, sebetulnya kan kita sebagian juga mengakomodir untuk di wilayah Pasar Baru secara bertahap," katanya.

Salah seorang warga Garut, Agus (56) mendukung pemerintah daerah untuk terus menata kawasan perkotaan dari keberadaan PKL yang berjualan di badan jalan maupun di atas trotoar agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

"Terkadang ada juga yang jualan hampir menutup jalan trotoar, ada juga yang di badan jalan, kami harap itu yang harus ditertibkan," katanya.