Emisi Global Pecahkan Rekor, PBB Desak Negara Percepat Aksi Perubahan

Antalya - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin untuk Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau COP31 dibuka pada Rabu (11/11) dengan fokus mendorong penerjemahan komitmen iklim menjadi tindakan nyata melalui penguatan pendanaan, transisi energi bersih, dan ketahanan iklim.

Dalam pembukaan KTT tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan penguatan kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara sendiri.

"Negara-negara tidak harus sepakat dalam segala hal, tetapi mereka perlu bekerja sama dalam hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja," ujarnya.

Dikutip dari Antara, Guterres menyebut emisi global mencapai rekor tertinggi pada 2025, sementara empat tahun terakhir menjadi periode terpanas dalam sejarah. Ia menegaskan perlunya penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap dan mendorong perusahaan minyak besar turut membiayai upaya pemulihan melalui pengenaan pajak atas keuntungan tak terduga (windfall profit).

Di sisi lain, Guterres menyoroti perkembangan energi bersih, khususnya tenaga surya, yang memenuhi hampir tiga perempat pertumbuhan permintaan listrik global pada tahun lalu. Menurut dia, perkembangan tersebut menunjukkan energi bersih telah menjadi sumber pembangkit listrik baru dengan biaya paling rendah di sebagian besar wilayah dunia.

COP31 tahun ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi dan pelaksanaan melalui penguatan implementasi kebijakan, penyaluran pendanaan iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan negara-negara Kepulauan Pasifik harus menjadi salah satu prioritas dalam agenda iklim global. Ia menyerukan agar pendanaan iklim lebih mudah diakses, dapat diprediksi, dan sesuai dengan kebutuhan nyata negara penerima.

"Negara-negara maju, yang secara historis telah mengonsumsi anggaran karbon global, harus memikul tanggung jawab yang lebih besar baik dalam pengurangan emisi maupun pendanaan," kata Erdogan.

Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menilai kerja sama internasional dapat membuka peluang investasi di sektor energi bersih sekaligus mempercepat penyaluran pendanaan iklim. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang tertinggal dalam proses transisi energi.

Albanese juga menyoroti kemajuan yang dicapai sejak Perjanjian Paris, ketika proyeksi kenaikan suhu global telah turun dari sekitar 4 derajat Celsius menjadi 2,6 derajat Celsius.

Gangguan Pasokan Energi

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dunia berada di titik kritis di tengah gangguan pasokan energi dan meningkatnya tantangan perubahan iklim.

Berbicara dalam sesi tingkat tinggi COP31 di Antalya, Rabu, ia menyebut gangguan pasokan energi melalui Selat Hormuz turut mengguncang pasar energi global.

“Dunia sedang menyaksikan dampak dari mempertahankan kondisi saat ini terhadap iklim dan ketahanan energi kita. Kita berada di titik kritis global,” katanya.

Von der Leyen juga menyoroti banjir besar di Nepal, kekeringan yang melanda wilayah dari Sudan hingga Amerika Tengah, serta salah satu musim kebakaran hutan terburuk yang pernah tercatat di Eropa sebagai bukti semakin nyata dampak perubahan iklim.

Ia mengingatkan bahwa dunia masih berada pada jalur yang berisiko melampaui batas kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris.

“Setiap pecahan derajat sangat berarti. Karena itu, kita harus meningkatkan upaya, dan Eropa akan menjalankan perannya,” ujarnya.

Von der Leyen memaparkan tiga prioritas Uni Eropa dalam menghadapi perubahan iklim, yakni memenuhi komitmen pengurangan emisi, mempercepat elektrifikasi, dan memperkuat kemitraan internasional.