Diversifikasi Ekonomi Jadi Pendorong Pertumbuhan Kaltim

SAMARINDA - Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) menyatakan diversifikasi ekonomi menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membangun struktur perekonomian daerah yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Kondisi itu juga diperkuat dengan pembangunan infrastruktur strategis di kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

Kepala BI Kaltim Jajang Hermawan di Samarinda, Kamis, mengatakan bahwa perekonomian Kalimantan Timur pada triwulan III 2026 tumbuh 3,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,35 persen (yoy).

“Ini tentunya merupakan pencapaian yang luar biasa, terlepas dari dinamika kondisi global maupun domestik,” ujar Jajang Hermawan saat Diseminasi Laporan Perekonomian Kaltim yang melibatkan sejumlah perangkat daerah, badan,dan lembaga terkait di Samarinda, Kamis (12/11).

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja sejumlah lapangan usaha, terutama industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan sektor jasa.

Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis, termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta kinerja ekspor komoditas unggulan turut memberikan kontribusi positif.

“Dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp257,11 triliun, Kaltim memiliki modal ekonomi kuat untuk mempercepat diversifikasi menuju struktur ekonomi yang lebih beragam,” katanya.

Menurut Jajang, diversifikasi perlu diarahkan pada penguatan industri pengolahan dan sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi, agar perekonomian daerah tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas ­mentah.

Upaya itu juga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat, arena targetnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Jajang menambahkan, transformasi ekonomi Kaltim membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dengan berlandaskan empat prinsip utama, yakni sinergi, integrasi, inklusif, dan berdampak nyata.

Sinergi diperlukan untuk menyatukan visi dan kebijakan antarlembaga. Integrasi untuk memastikan keselarasan program antarsektor dan antarwilayah, termasuk kerja sama antardaerah.

Sementara itu, prinsip inklusif menekankan keterlibatan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Pada prinsip berdampak nyata, diarahkan pada peningkatan investasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Ant/S-2