Prancis Jadi Sasaran Utama Peretasan di Eropa, Ini Penyebabnya

Paris - Serangkaian serangan siber berskala besar, termasuk peretasan sistem pendingin supermarket, menjadikan Prancis salah satu negara dengan tingkat kebocoran data tertinggi di Eropa. Sejumlah analis menilai posisi strategis, nilai ekonomi, serta lemahnya sejumlah sistem keamanan digital membuat negara tersebut menjadi sasaran menarik bagi peretas.

Ratusan pekerja supermarket di Prancis dikejutkan oleh kondisi lemari pendingin dan freezer saat membuka toko pada 12 Oktober. Alih-alih mengeluarkan udara dingin, sejumlah perangkat justru bersuhu panas hingga menyerupai oven.

Serangan yang menargetkan sekitar 700 gerai itu berhasil menembus perangkat lunak pengendali suhu dan menaikkan termostat hingga 80 derajat Celsius. Akibatnya, berton-ton makanan di gerai Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc, dan Monoprix terpaksa dibuang karena rusak.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyebut insiden tersebut sebagai serangan siber sabotase berskala besar pertama di wilayah Prancis dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Prancis mengaitkan serangan itu dengan unit siber Iran yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Namun, peretasan supermarket tersebut bukan insiden tunggal. Dalam lima tahun terakhir, serangan siber juga mencuri data dari badan ketenagakerjaan, kantor imigrasi, Kementerian Pendidikan, lembaga pengelola dokumen identitas, hingga rumah sakit umum.

Pada Agustus, Kementerian Keuangan Prancis bahkan memberi tahu hampir 680.000 wajib pajak bahwa informasi pribadi dan perpajakan mereka telah dicuri dan ditawarkan untuk dijual secara daring.

Perusahaan asuransi kesehatan, perbankan, jaringan ritel, penyedia telekomunikasi, hingga maskapai Air France-KLM juga pernah menjadi korban pencurian data. Perusahaan keamanan siber UpGuard menyebut Prancis sebagai salah satu yurisdiksi besar dengan tingkat kebocoran data tertinggi di Eropa.

Ssasaran Bernilai Tinggi

Direktur Riset sekaligus pendiri cyberintelligence.institute, Dennis-Kenji Kipker, mengatakan Prancis menarik bagi peretas karena memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi.

"Prancis bukan diretas karena menjadi mata rantai yang paling lemah. Prancis diretas karena merupakan sasaran bernilai tinggi dengan terlalu banyak pintu samping yang tidak terkunci," ujarnya.

Prancis merupakan negara berkekuatan nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, serta ekonomi terbesar kedua di Eropa. Dukungan negara tersebut terhadap Ukraina juga menjadikannya sasaran potensial serangan bermotif politik, ekonomi, maupun kejahatan oportunistis.

Gejolak sosial, termasuk demonstrasi terkait biaya hidup, turut berpotensi dimanfaatkan peretas untuk meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan.

Direktur Senior Riset Ancaman Sophos Rafe Pilling mengatakan serangan terhadap supermarket berbeda dari serangan ransomware, pencurian data, dan penipuan yang lazim terjadi di Eropa.

Meski demikian, Prancis juga menghadapi kejahatan siber konvensional. Pada November, kelompok penjahat siber mencuri lebih dari 100 juta euro dari grup perbankan Crédit Mutuel Arkéa.

Associate Professor bidang Keamanan Siber University of Greenwich, Sadiq Sani, mengatakan para peretas kerap bekerja sama untuk melancarkan serangan yang lebih kompleks.

"Sebagian besar waktu, para peretas memiliki spesialisasi masing-masing. Namun, mereka merupakan komunitas yang saling berbagi dengan rekan-rekannya dan terkadang membutuhkan dukungan peretas lain untuk melakukan peretasan yang canggih," katanya.

Kipker menambahkan, sistem pemerintahan Prancis yang terpusat membuat satu pembobolan terhadap pemasok perangkat lunak kesehatan atau badan ketenagakerjaan nasional berpotensi membuka jutaan data sekaligus.

Namun, Prancis bukan satu-satunya negara Eropa yang menjadi sasaran. Pilling menyebut kelompok ransomware dalam setahun terakhir justru mencatat lebih banyak korban di Jerman dan Italia dibandingkan di Prancis.

Sementara itu, laporan Microsoft Digital Defense 2026 menyebut Ukraina sebagai negara Eropa dengan pelanggan yang paling sering terdampak ancaman siber.

Serangan terhadap sistem pendingin supermarket Prancis juga meluas ke Belgia, Luksemburg, Finlandia, Estonia, dan Swedia pada November.

"Prancis adalah tempat serangan itu dimulai, bukan tempat serangan itu berakhir. Teknik-tekniknya menyebar, sehingga skalanya juga akan meluas. Ada ribuan sistem kendali industri yang tidak aman di seluruh Uni Eropa," kata Kipker.

Celah Keamanan

Salah satu penyebab kerentanan tersebut adalah penggunaan perangkat lunak usang, kelemahan teknis yang belum diketahui penyedia produk atau zero-day vulnerabilities, serta risiko dari pemasok pihak ketiga.

Danfoss, perusahaan teknik asal Denmark yang menyediakan sistem pengelolaan pendingin bagi supermarket di Prancis, menyatakan sebagian besar serangan menargetkan produk lama yang tidak lagi menerima pembaruan perangkat lunak dan keamanan.

Kipker menilai banyak perusahaan dan lembaga publik menjadi korban bukan karena pengintaian khusus, melainkan akibat mengabaikan langkah-langkah dasar keamanan siber.

Pada 2022, Uni Eropa memperkenalkan regulasi keamanan siber NIS2 yang mewajibkan organisasi publik dan swasta di sektor penting membuktikan efektivitas sistem perlindungan digital mereka. Namun, Prancis belum menerapkan ketentuan tersebut secara penuh.

"Prancis sekarang harus segera mengejar ketertinggalan dalam persaingan antara para pelindung dunia siber dan penjahat siber, serta meminta pertanggungjawaban yang lebih ketat kepada operator dan produsen dalam rantai pasok digital," kata Kipker.

Ancaman semakin besar karena para peretas mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memperluas operasi mereka. Kepala keamanan siber Uni Eropa juga memperingatkan bahwa setelah supermarket, peralatan rumah tangga berpotensi menjadi sasaran berikutnya.

Meski demikian, Pilling menegaskan penerapan langkah-langkah dasar keamanan siber tetap dapat mencegah banyak kejahatan digital.

"Menerima bahwa sesekali terjadi pembobolan bukan berarti menerima kerusakan yang ditimbulkannya," kata Kipker.

"Tujuan yang realistis adalah memastikan bahwa penyusupan terhadap pemasok tetap menjadi sebuah insiden dan tidak pernah berkembang menjadi pemadaman listrik, kerusakan makanan di supermarket, atau kebocoran berkas medis," ujarnya.