Pascabencana Hidrometeorologi, Pemkab Pidie Jaya Perkuat Koordinasi untuk Pemulihan Infrastruktur

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Provinsi Aceh, terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu di kabupaten tersebut.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, di Pidie Jaya, Rabu (11/11), mengatakan penguatan koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana hidrometeorologi.

"Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 menyebabkan banyak infrastruktur terdampak dan membutuhkan percepatan pemulihan. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak," katanya.

Menurut dia, penguatan koordinasi dan sinergi dilakukan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta sejumlah balai teknis. 

"Dinas Pekerjaan Umum berperan aktif sebagai lintas koordinasi dalam mengawal percepatan penanganan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, sungai dan muara, kawasan permukiman, penyediaan air minum, hingga pembangunan hunian tetap," kata Sibral Malasyi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Edi Saputra mengatakan Bupati Pidie Jaya memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemulihan infrastruktur dan terus mendorong koordinasi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat.

"Bapak Bupati Pidie Jaya berkomitmen agar seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dikawal maksimal. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat agar program penanganan dapat dipercepat dan manfaatnya dirasakan masyarakat," katanya.

Menurut dia, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan serta kolaborasi berbagai pihak, mengingat sebagian infrastruktur yang mengalami kerusakan merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Edi Saputra mengatakan koordinasi di antaranya dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) dalam melaksanakan pembangunan hunian tetap.

Kemudian, kata dia, dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dalam menangani jalan dan jembatan serta rehabilitasi sejumlah ruas jalan terdampak bencana.

Berikutnya, berkoordinasi dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK), melaksanakan pengembangan dan penataan kawasan strategis terdampak bencana

"Termasuk penanganan kawasan permukiman, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM serta infrastruktur sanitasi dan pengelolaan air limbah," katanya

Edi Saputra mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWSS-I), menangani sungai dan muara, antara lain pembangunan pengendali banjir dan perkuatan tebing Krueng Meureudu dan Krueng Beuracan.

"Penanganan sungai menjadi perhatian khusus mengingat tingginya sedimentasi pascabencana yang menyebabkan pendangkalan alur sungai dan meningkatkan risiko banjir susulan, terutama pada kawasan permukiman masyarakat," kata Edi Saputra.